Perlindungan Hak Konstitusional Dosen PNS Rangkap Jabatan sebagai Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024

Yulianis, Laila (2026) Perlindungan Hak Konstitusional Dosen PNS Rangkap Jabatan sebagai Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1519003_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1519003_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1519003_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (245kB)

Abstract

Perlindungan hak konstitusional dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merangkap jabatan sebagai advokat menjadi persoalan penting pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024, yang mengecualikan dosen PNS dari larangan rangkap jabatan advokat sepanjang menjalankan pengabdian pro bono dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hak konstitusional dosen PNS yang merangkap jabatan sebagai advokat ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 pasca putusan tersebut, serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan pasca putusan dalam kaitannya dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hak konstitusional dosen PNS yang merangkap jabatan sebagai advokat serta mendeskripsikan akibat hukum yang ditimbulkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi dokumentasi yang meliputi bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Bantuan Hukum, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024, serta bahan hukum sekunder, kemudian dianalisis secara preskriptif analitis untuk mengkaji perlindungan hak konstitusional dosen PNS yang merangkap jabatan sebagai advokat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak konstitusional dosen PNS memiliki tiga karakteristik, yaitu bersifat formal-konstitusional sejak putusan diucapkan karena sifatnya yang final and binding serta erga omnes, bersifat terbatas dan bersyarat karena tujuh syarat kumulatif yang ditetapkan Mahkamah, serta efektivitasnya masih bergantung pada perlindungan material yang belum terbangun akibat belum adanya peraturan turunan. Putusan ini juga menimbulkan akibat hukum langsung berupa hak konstitutif bagi dosen PNS untuk berpraktik sebagai advokat, sekaligus akibat hukum tidak langsung berupa disharmonisasi norma dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Advokat, kekosongan pengawasan etik profesi, persoalan administratif-finansial, dan potensi konflik kepentingan yang belum diimbangi mekanisme penyelesaiannya. Dengan demikian, diperlukan penyesuaian regulasi turunan agar perlindungan hukum bagi dosen PNS bersifat utuh, baik preventif maupun represif.

Actions (login required)

View Item