Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sistem Drainase Kota Pekalongan

KUSUMAWATI, TRI DEFI (2026) Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sistem Drainase Kota Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1519053_COVER_BAB I & V.pdf Download (1MB)
	Text 1519053_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1519053_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya genangan air, banjir, dan rob di beberapa wilayah Kota Pekalongan meskipun telah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai Efektivitas pelaksanaan peraturan daerah dalam mengatasi permasalahan drainase di Kota Pekalongan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase yang telah diterapkan di Kota Pekalongan serta menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase Kota Pekalongan telah berjalan namun belum sepenuhnya efektif. Dari faktor hukum, substansi perda telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam pengelolaan sistem drainase, namun penyampaian kepada masyarakat belum merata. Dalam faktor penegak hukum, pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui pembangunan dan pemeliharaan drainase, namun hasilnya belum merata pada seluruh wilayah. Dari faktor sarana dan fasilitas, masih terdapat keterbatasan infrastruktur drainase yang menyebabkan genangan pada beberapa kawasan. Dari faktor masyarakat dan kebudayaan, masih ditemukan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perda meliputi kondisi geografis wilayah pesisir, banjir rob, sedimentasi saluran, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga sistem drainase. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemeliharaan infrastruktur drainase, penguatan koordinasi antar instansi, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar tujuan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 dapat tercapai secara optimal.

Actions (login required)

View Item