Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/Dj.Iii/Hk.007/10/2021 Dalam Pencatatan Nikah Mantan Suami Pada Masa Iddah Mantan Istri ( Studi Di Kabupaten Pekalongan )

Ulil Amri, Muhammad (2026) Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/Dj.Iii/Hk.007/10/2021 Dalam Pencatatan Nikah Mantan Suami Pada Masa Iddah Mantan Istri ( Studi Di Kabupaten Pekalongan ). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10122131_MUHAMMAD ULIL AMRI_COVER_BAB I_BAB V.pdf Download (1MB)
	Text 10122131_MUHAMMAD ULIL AMRI_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 10122131_MUHAMMAD ULIL AMRI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.III/HK.007/10/2021 diterbitkan untuk mencegah poligami terselubung, yaitu mantan suami menikah dengan perempuan lain sebelum masa iddah mantan istrinya berakhir, lalu merujuk mantan istrinya. Surat edaran ini hanya pedoman internal dan tidak memiliki dasar eksplisit dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI, sehingga petugas di lapangan menyikapinya secara berbeda. Penelitian ini menganalisis ketentuannya, pelaksanaan pencatatan nikah mantan suami pada masa iddah mantan istri di KUA se-Kabupaten Pekalongan, faktor pendukung dan penghambatnya, serta tinjauan Hukum Keluarga Islam. Penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan Kepala KUA, penghulu, dan staf KUA (purposive dan snowball sampling). Data dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan teori efektivitas hukum, konsep iddah, rujuk, syibhul 'iddah, dan maqashid syariah. Hasilnya: (1) surat edaran memuat larangan administratif yang kekuatan hukumnya belum cukup untuk mengikat masyarakat umum; (2) pelaksanaannya tidak seragam, yaitu menolak tegas, meminta surat pernyataan tidak akan rujuk, atau mencatatkan tanpa syarat (dari 31 xviii permohonan pada 2022–2026: 16 ditolak/ditunda, 9 dengan surat pernyataan, 6 tanpa syarat); (3) pendukungnya adalah kesadaran petugas melindungi hak perempuan, dukungan tokoh agama, dan adanya pedoman, sedangkan penghambatnya adalah tidak adanya sanksi, pemahaman petugas yang beragam, data antar KUA yang belum terintegrasi, tekanan social ekonomi, dan sosialisasi terbatas; (4) syibhul 'iddah dapat diterima sebagai ijtihad kebijakan berbasis maslahah mursalah, dan pernikahan yang tetap dilaksanakan sebelum iddah berakhir tetap sah secara syariat. Secara maqashid syariah, ketentuan ini menjaga nasab dan kemuliaan perempuan, tetapi perlu diperkuat dalam kepastian hukum dan keseimbangan hak semua pihak. Kata Kunci: Surat Edaran Dirjen Bimas Islam, Pencatatan Nikah, Masa Iddah, Syibhul 'Iddah, Maqashid syariah.

Actions (login required)

View Item