Penegakan Prinsip Good Governance pada Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 Tahun 2025 tentang Pembatasan Akses Publik terhadap Dokumen Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Ashodik, Ahmad Zidni (2026) Penegakan Prinsip Good Governance pada Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 Tahun 2025 tentang Pembatasan Akses Publik terhadap Dokumen Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322075_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 10322075_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 10322075_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan good governance dalam pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan serta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis untuk menilai pemenuhan asas kecermatan sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kecermatan dalam Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 belum sepenuhnya terpenuhi. Beberapa aspek, seperti kelengkapan informasi, pertimbangan kepentingan masyarakat, prosedur, dan penafsiran norma hukum, belum dilakukan secara optimal. Pencabutan melalui Keputusan KPU Nomor 805 Tahun 2025 menjadi tindakan korektif terhadap keputusan sebelumnya. Akibat hukumnya meliputi perubahan status dokumen, hubungan hukum, serta hak dan kewajiban para pihak. Pencabutan tersebut mengembalikan akses masyarakat terhadap informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai hukum berlaku.

Actions (login required)

View Item