Efektivitas Instrumen Hukum Islam dalam Pembatasan Perceraian di Kalangan Pasangan dengan Usia Perkawinan Kurang dari Lima Tahun di Kabupaten Pemalang

Ihsan, A Nur Shiyam (2026) Efektivitas Instrumen Hukum Islam dalam Pembatasan Perceraian di Kalangan Pasangan dengan Usia Perkawinan Kurang dari Lima Tahun di Kabupaten Pemalang. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1121005_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1121005_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text 1121005_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan kurang dari lima tahun masih menunjukkan angka yang cukup tinggi di Kabupaten Pemalang. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas instrumen Hukum Islam yang pada prinsipnya dirancang untuk membatasi perceraian dan menjaga keutuhan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas instrumen Hukum Islam dalam membatasi perceraian pada pasangan muda serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan 11 narasumber yang dipilih secara purposive dan snowball sampling, yaitu hakim, panitera, kepala KUA, tokoh masyarakat, dan lima mantan pihak perkara. Mantan pihak perkara adalah pihak dalam perkara cerai talak atau cerai gugat yang telah diputus Pengadilan Agama Pemalang, dengan usia perkawinan kurang dari lima tahun dan perkara yang tercantum dalam sampel putusan. Wawancara didukung studi dokumentasi terhadap 11 putusan perceraian tahun 2022–2025 dari sepuluh kecamatan. Analisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (substansi, struktur, dan budaya hukum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen Hukum Islam belum berjalan optimal. Dari aspek substansi hukum, aturan pembatasan perceraian telah tersedia cukup jelas. Dari aspek struktur hukum, mediasi dan perdamaian telah dilaksanakan, tetapi keberhasilannya rendah karena ketidakhadiran salah satu pihak, keputusan final para pihak untuk berpisah, dan beban perkara yang tinggi. Dari aspek budaya hukum, faktor ekonomi, rendahnya kesiapan emosional, konflik keluarga, serta perubahan pola pikir masyarakat menjadi penyebab dominan perceraian. Dengan demikian, instrumen tersebut lebih berfungsi sebagai mekanisme prosedural daripada preventif, sehingga perlu penguatan peran lembaga terkait, pembinaan pranikah dan pascanikah, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

Actions (login required)

View Item