Politik Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tni Dalam Perspektif Civil Military Relations Di Indonesia

Shodiq, Fikri Zafar (2026) Politik Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tni Dalam Perspektif Civil Military Relations Di Indonesia. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521022_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1521022_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1521022_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (25kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif civil-military relations di Indonesia. Perubahan undang-undang ini membawa tiga pokok perubahan utama, yaitu perluasan kementerian/lembaga yang dapat diisi prajurit TNI aktif (Pasal 47), peningkatan batas usia pensiun prajurit (Pasal 53), serta perluasan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (Pasal 7), yang menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensinya dengan prinsip supremasi sipil. Penelitian ini bertujuan menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana politik hukum pembentukan undang-undang tersebut dan bagaimana perspektif civil-military relations di dalamnya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sejarah, dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan serta metode analisis preskriptif. Kerangka teori yang digunakan adalah teori politik hukum Mahfud MD dan teori civil-military relations Samuel P. Huntington. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 cenderung berkarakter ortodoks/konservatif, ditandai oleh arah kebijakan yang meluas melampaui urgensi teknis awal, konfigurasi politik yang tersentralisasi dan tertutup, materi muatan yang memperluas kewenangan TNI tanpa penyeimbang pengawasan yang memadai, serta kesesuaian yang hanya parsial dengan tujuan negara. Ditinjau dari kerangka Huntington, undang-undang ini menampilkan karakter ambivalen: struktur formal supremasi sipil tetap dipertahankan, namun substansi pengaturannya berpotensi melemahkan profesionalisme militer, mengaburkan pemisahan ranah sipil-militer, dan menggeser kontrol sipil dari model objektif menuju kecenderungan yang lebih subjektif. Kondisi ini dimaknai sebagai fenomena reformasi semu. Penelitian merekomendasikan penguatan pengawasan parlementer, percepatan revisi UU Peradilan Militer, penyusunan aturan pelaksana yang restriktif, penegasan delimitasi kewenangan lintas lembaga, penguatan lembaga pengawas sipil, dan pembukaan partisipasi publik yang bermakna.

Actions (login required)

View Item