Penegakan Hukum Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Pada Wisata Linggoasri)

Candrika, Endah (2026) Penegakan Hukum Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Pada Wisata Linggoasri). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322014_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 10322014_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 10322014_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu instrumen kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 untuk melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok, termasuk pada ruang publik seperti objek wisata. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya kebiasaan merokok di Kabupaten Pekalongan dan adanya kebutuhan untuk mengoptimalkan penerapan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai instrumen perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya di objek wisata Linggoasri yang merupakan ruang publik dengan intensitas kunjungan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum Perda tersebut di Objek Wisata Linggoasri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta didukung oleh bahan hukum dan literatur yang relevan. Informasi penelitian diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, antara lain Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Satuan Polisi Pamong Praja, pengelola UPT Linggoasri, serta pihak yang beraktivitas di kawasan wisata. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek substansi hukum, Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 telah mengatur larangan merokok, kewajiban pengelola, pengawasan, pembinaan, dan sanksi administratif, tetapi pelaksanaannya belum didukung oleh pengaturan teknis yang memadai. Dari aspek struktur hukum, peran lembaga terkait belum dilaksanakan secara optimal, terutama dalam pengawasan rutin, sosialisasi, dan koordinasi antarlembaga di Wisata Linggoasri. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, masih ditemukan perilaku merokok di kawasan wisata, rendahnya pemahaman mengenai ketentuan KTR, serta anggapan bahwa merokok merupakan hal yang wajar. Dengan demikian, penegakan hukum KTR di Wisata Linggoasri memerlukan penguatan pengaturan teknis, optimalisasi peran dan koordinasi lembaga terkait, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat agar tujuan perlindungan kesehatan di kawasan wisata dapat tercapai

Actions (login required)

View Item