Istibdal Tanah Wakaf Mushalla Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Kasus di Desa Tegalontar Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)

Dwi Agustin, Karina (2026) Istibdal Tanah Wakaf Mushalla Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Kasus di Desa Tegalontar Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10122023_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (457kB)
	Text 10122023_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 18 LAMPIRAN(2).pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB)

Abstract

Penelitian ini membahas istibdal tanah wakaf Mushalla Baitus Somad di Desa Tegalontar, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, yang dialihfungsikan menjadi bangunan toko pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses istibdal tanah wakaf Mushalla Baitus Somad serta mengkaji kesesuaiannya berdasarkan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan wakif, nazhir, dan masyarakat setempat, serta melalui observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihfungsian tanah wakaf Mushalla Baitus Somad di Desa Tegalontar, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, pada tahun 2024 dilakukan melalui mekanisme tukar guling dengan menyediakan tanah wakaf pengganti di sebelah barat lokasi mushalla lama. Fungsi ibadah dan kegiatan keagamaan masyarakat kemudian dipindahkan ke lokasi pengganti sehingga secara substantif terdapat upaya mempertahankan tujuan dan manfaat wakaf. Namun, pengalihfungsian tersebut menimbulkan Persoalan utamanya adalah mushalla lama masih dapat digunakan sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai alasan kemaslahatan, perlindungan harta wakaf, dan kesesuaian pengalihfungsian dengan amanah wakif. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan empat mazhab mengenai kebolehan istibdāl serta persoalan pemenuhan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya terkait perizinan, pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI), status tanah pengganti, dan kesetaraan nilai serta manfaatnya. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada proses pelaksanaan istibdāl dan kesesuaiannya dengan hukum Islam serta peraturan perundang-undangan untuk menilai apakah pengalihfungsian tersebut dapat dibenarkan secara substantif maupun prosedural. Dalam perspektif hukum Islam, Mazhab Hanafi dan Hanbali memberikan ruang kebolehan istibdāl dengan mempertimbangkan alasan yang dapat dibenarkan, persetujuan wakif, kemaslahatan, serta keberlanjutan manfaat wakaf. Berdasarkan kondisi kasus tersebut, praktik istibdāl dapat dipandang diperbolehkan menurut Mazhab Hanbali karena manfaat keagamaan tetap dirasakan masyarakat melalui tanah wakaf pengganti. Sebaliknya, menurut Mazhab Maliki, dan Syafi’i, praktik tersebut belum dapat diperbolehkan karena mushalla lama masih dapat digunakan dan belum kehilangan manfaatnya. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, istibdāl pada prinsipnya dilarang berdasarkan Pasal 40, tetapi dapat dilakukan sebagai pengecualian berdasarkan Pasal 41 dengan memenuhi persyaratan dan prosedur hukum, termasuk kejelasan status tanah pengganti, kesetaraan nilai dan manfaat, serta perizinan yang melibatkan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dengan demikian, keberadaan tanah wakaf pengganti menunjukkan upaya mempertahankan manfaat wakaf secara substantif, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan keabsahan istibdāl menurut hukum positif apabila seluruh persyaratan administratif dan prosedural belum terpenuhi. Kata kunci : Istibdal, Tanah Wakaf, Mushalla, Hukum Islam, UU No. 41 Tahun 2004. ABSTRACT Karina Dwi Agustin, Student ID 10122023, 2026. The Istibdal of Waqf Land for Mushalla from the Perspectives of Islamic Law and Law No. 41 of 2004 on Waqf: A Case Study in Tegalontar Village, Sragi District, Pekalongan Regency. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan. Supervisor: Dr. H. Mubarok, Lc., M.S.I. This study examines the istibdāl (exchange) of the waqf land of Mushalla Baitus Somad in Tegalontar Village, Sragi District, Pekalongan Regency, which was converted into a shop building in 2024. The study aims to analyze the process of istibdāl of the waqf land of Mushalla Baitus Somad and examine its compliance with Islamic law and Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. This study employs a qualitative method using normative juridical and empirical approaches. The data were collected through interviews with the wakif (waqf donor), nazhir (waqf manager), and local community members, as well as through observation and documentation. The findings indicate that the conversion of the waqf land of Mushalla Baitus Somad in Tegalontar Village, Sragi District, Pekalongan Regency, in 2024 was carried out through an exchange mechanism by providing replacement waqf land to the west of the former mosque location. Worship activities and other religious activities were subsequently relocated to the replacement site, demonstrating a substantive effort to preserve the purpose and benefits of the waqf. However, the conversion raises legal concerns because the former prayer hall was still usable as a place of worship, requiring an assessment of its compliance with the principles of waqf law and applicable legislation. From the perspective of Islamic law, the Hanafi and Hanbali schools allow istibdāl under certain conditions, taking into account justifiable reasons, the wakif’s consent, public benefit (maṣlaḥah), and the continuity of waqf benefits. In this case, the practice may be considered permissible according to the Hanbali school because the community continues to benefit from religious activities at the replacement waqf site. Conversely, according to the Maliki and Shafi‘i schools, the practice is not yet permissible because the former prayer hall remains usable and has not lost its function. Meanwhile, under Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, istibdāl is generally prohibited under Article 40 but may be permitted as an exception under Article 41, provided that the applicable legal requirements and procedures are fulfilled. These include the legal status of the replacement land, equivalence in value and benefits, and the required licensing process involving the Indonesian Waqf Board (Badan Wakaf Indonesia/BWI). Therefore, the provision of replacement waqf land demonstrates an effort to preserve the substantive benefits of the waqf, but does not, by itself, establish the legal validity of the istibdāl under Indonesian positive law if all administrative and procedural requirements have not been fulfilled. Keywords: Istibdal, Waqf Land, Mushalla, Islamic Law, Law Number 41 of 2004.

Actions (login required)

View Item