Tanggung Jawab Negara Terhadap Akses Pekerjaan Bagi Mantan Narapidana Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan

Imtitsaliya, Hana Inas (2026) Tanggung Jawab Negara Terhadap Akses Pekerjaan Bagi Mantan Narapidana Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322080_Bab I & Bab V.pdf Download (900kB)
	Text 10322080_Full_Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 10322080_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (4kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan dalam pemenuhan hak konstitusional mantan narapidana dalam memperoleh akses pekerjaan. Secara normatif, hak atas pekerjaan telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, mantan narapidana masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh pekerjaan, seperti stigma sosial dan diskriminasi dalam proses penerimaan tenaga kerja. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan hak atas pekerjaan secara normatif dengan pelaksanaannya bagi mantan narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak konstitusional mantan narapidana dalam akses pekerjaan serta mengkaji kepastian hukum belum terpenuhinya hak tersebut dan upaya optimalisasi peran negara berdasarkan prinsip negara kesejahteraan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak konstitusional, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, dan pemasyarakatan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana, kepastian hukum belum terpenuhinya hak tersebut, serta optimalisasi peran negara dalam perspektif negara kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab negara terhadap akses pekerjaan bagi mantan narapidana dalam akses pekerjaan belum terlaksana secara optimal karena masih terdapat beberapa hambatan, yaitu stigma dan diskriminasi dalam akses pekerjaan, penggunaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dapat menjadi hambatan administratif dalam proses rekrutmen, keterbatasan keterampilan dan kesiapan kerja, kondisi internal mantan narapidana, serta belum optimalnya dukungan dan koordinasi antar Lembaga. Kondisi tersebut menimbulkan kepastian hukum yang terletak pada penerapan persyaratan rekrutmen yang perlu memiliki dasar yang jelas, relevan dengan pekerjaan, dan tidak menimbulkan perlakuan diskriminatif yang tidak dapat dibenarkan.

Actions (login required)

View Item