Implikasi Perubahan Status Badan Hukum Pada Badan Usaha Milik Desa Kandeman Manunggal Makmur Pasca Pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerja

QODIMA, AURELL ZANETTA (2026) Implikasi Perubahan Status Badan Hukum Pada Badan Usaha Milik Desa Kandeman Manunggal Makmur Pasca Pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerja. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322056_Bab I dan Bab V.pdf Download (983kB)
	Text 10322056_Full_Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 10322056_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (818kB)

Abstract

Lahirnya Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menegaskan kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Lahirnya Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memberikan kepastian status hukum tersendiri bagi BUM Desa untuk bertindak atas namanya sendiri dalam hubungan keperdataan, akses permodalans, serta pengelolaan potensi desa secara akuntabel. Perubahan pengaturan tersebut membawa konsekuensi hukum terhadap tata kelola, pengembangan usaha, serta penyelenggaraan desa.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (empirical-legal research) dengan pendekatan studi kasus. Sumber data terdiri atas data primer (wawancara dengan Kepala Desa Kandeman, Direktur BUM Desa Manunggal Makmur, dan Dispermades Kabupaten Batang) serta data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan kerangka Teori Legalitas menueut Lon L. Fuller dan prinsip Good Governance.Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUM Desa Kandeman Manunggal Makmur telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Sertifikat Pendaftaran Pendirian Nomor AHU-13691.AH.01.33 Tahun 2025 setelah sebelumnya mengalami kendala administratif dalam proses pendaftaran sejak tahun 2022 serta kevakuman akibat perubahan kepengurusan yang menyebabkan hambatan pada proses penyerapan dana desa 20 % untuk program ketahanan pangan. Dari aspek implikasi hukum, status badan hukum memberikan kepastian hukum berupa pemisahan kekayaan BUM Desa dari APBDes. Namun, secara empiris BUM Desa masih berada pada tahap perintisan kembali (growing stage) dengan fokus pada unit peternakan ayam arab dan bebek petelur, sehingga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) belum optimal dan standar akuntansi teknis masih memerlukan pembenahan.

Actions (login required)

View Item