Penegakan Hukum Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu Oleh Sentra Gakkumdu: Studi Kasus Register Nomor 001/Tm/Pl/Kota/14.06/1/2019 Bawaslu Kota Tegal

Salasa, Abimanyu Riskhan (2026) Penegakan Hukum Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu Oleh Sentra Gakkumdu: Studi Kasus Register Nomor 001/Tm/Pl/Kota/14.06/1/2019 Bawaslu Kota Tegal. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521023_COVER_BAB I & V.pdf Download (1MB)
	Text 1521023_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1521023_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berintegritas, jujur, adil, dan berkepastian hukum. Penegakan hukum Pemilu bertujuan memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, proses penanganan dugaan pelanggaran Pemilu masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, keterbatasan waktu, sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga, maupun kesadaran hukum masyarakat. Dalam penanganan dugaan tindak pidana Pemilu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran Pemilu, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penanganan perkara, serta mengkaji hambatan yang menyebabkan penanganan dugaan pelanggaran belum berjalan secara optimal pada Kasus Register Nomor 001/TM/PL/KOTA/14.06/I/2019 yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Tegal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan sosiolegal (socio-legal approach) untuk mengkaji keterkaitan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya dalam praktik. Analisis penelitian menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture), serta Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto yang mencakup faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran Pemilu dalam kasus tersebut belum berjalan secara optimal karena penanganan perkara dihentikan pada tahap pembahasan setelah dinilai belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilu yang dipersyaratkan untuk melanjutkan proses hukum. Persoalan tersebut berkaitan dengan penilaian terhadap unsur tindak pidana, termasuk aspek kesalahan atau mens rea, Dengan demikian, penegakan hukum Pemilu diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Actions (login required)

View Item