Kebijakan Efisiensi Anggaran Desa dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi atas Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 di Desa Kalimade Pekalongan)

Zuhdi, Akhmad Faqihudin (2026) Kebijakan Efisiensi Anggaran Desa dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi atas Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 di Desa Kalimade Pekalongan). Undergraduate Thesis thesis, UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521131_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1521131_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1521131_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (893kB)

Abstract

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menuntut efisiensi anggaran yang berdampak signifikan pada tata kelola keuangan Desa Kalimade, Kabupaten Pekalongan. Pemangkasan Dana Desa dari Rp 1,2 miliar menjadi Rp 832 juta mengakibatkan tertundanya infrastruktur dan program pemberdayaan. Dilema antara keterbatasan fiskal dan kebutuhan masyarakat ini perlu dikaji menggunakan prinsip maqashid syariah. Penelitian bertujuan menjelaskan implementasi kebijakan efisiensi Inpres tersebut terhadap pelayanan dasar di Desa Kalimade, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan dalam perspektif maqashid syariah. Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi akademis dan rujukan praktis bagi pemerintah agar kebijakan anggaran tetap berorientasi pada kemaslahatan umat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan hukum Islam berfokus pada maqashid syariah. Data primer dikumpulkan melalui wawancara bersama perangkat desa dan warga Desa Kalimade. Data sekunder diperoleh lewat studi dokumentasi peraturan perundang-undangan, RPJMDes, dan dokumen APBDes. Data dianalisis secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan induktif guna menjawab permasalahan secara mendalam. Hasil penelitian mengungkapkan implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 di Desa Kalimade memicu penyesuaian APBDes yang menunda pembangunan fisik esensial dan program pemberdayaan masyarakat. Secara maqashid syariah, kebijakan ini selaras dengan hifz al-mal (menjaga harta) dan hifz al-din (menjaga amanah) melalui peningkatan disiplin dan transparansi keuangan. Akan tetapi, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mewujudkan maslahah ‘ammah (kemaslahatan umum). Penurunan kualitas pelayanan dasar dan tersendatnya pembangunan berisiko mengabaikan prinsip hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-‘aql (menjaga akal), dan hifz al-nasl (menjaga keturunan). Efisiensi fiskal seharusnya tetap menyeimbangkan keadilan sosial dan tidak mengorbankan kebutuhan masyarakat pedesaan.

Actions (login required)

View Item