Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Keputusan Partai Politik dalam Penonaktifan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Andini, Putri Sentia (2026) Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Keputusan Partai Politik dalam Penonaktifan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322039_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 10322039_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 10322039_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (283kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis keputusan partai politik dalam menonaktifkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Permasalahan utama yang diangkat berfokus pada dinamika keputusan penonaktifan anggota DPR oleh partai politik serta analisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusional Islam, kedaulatan rakyat, kepastian hukum, dan amanah jabatan publik. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk untuk menganalisis keputusan partai politik dalam penonaktifan anggota dewan perwakilan rakyat dan untuk menganalisis tinjauan siyasah dusturiyah terhadap keputusan partai politik dalam penonaktifan anggota dewan perwakilan rakyat. Dengan demikian penelitian ini memiliki kegunaan menjadi referensi keilmuan serta menjadi pemahaman tambahan bagi masyarakat dalam memahami persoalan mengenai hukum kepartaian dan ilmu politik praktis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan siyasah dusturiyah, yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah untuk memperoleh kesimpulan sesuai dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penonaktifan anggota DPR merupakan kewenangan internal partai politik untuk menjaga kedisiplinan dan mengevaluasi perilaku anggotanya, sepanjang memiliki dasar dalam AD/ART dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penonaktifan internal berbeda dari pemberhentian antarwaktu (PAW) yang harus mengikuti prosedur hukum, serta pemeriksaan pelanggaran kode etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah, penonaktifan dapat sejalan dengan prinsip amanah, keadilan (al-‘adl), dan kemaslahatan (maslahah) apabila bertujuan menjaga tanggung jawab wakil rakyat dan kepentingan masyarakat, serta dilaksanakan secara adil, proporsional, dan bertanggung jawab dengan tetap menjamin kepastian hukum.

Actions (login required)

View Item