Kedudukan Hukum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Sistem Peradilan Pemilu Indonesia

Lestari, Puput Widya (2026) Kedudukan Hukum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Sistem Peradilan Pemilu Indonesia. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322090_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 10322090_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 10322090_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan DKPP dalam sistem peradilan pemilu di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta menganalisis reformulasi kedudukan DKPP dalam sistem pemilu Indonesia. Penlitian ini dilatarbelakangi oeleh pentingnya kedudukan DKPP sebagai lembaga yang memiliki fungsi menegakkan kode etik penyelenggara pemilu dan karakter quasi peradilan etik, namun masih menghadapi persoalan mengenai independen kelembagaan, khususnya dalam aspek sekretariat, administratif, dan pengelolaan anggaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XXIII/2025, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan melalui penafsiran hukum secara gramatikal dan sistematis untuk melihat kesesuian kedudukan DKPP dengan prinsip penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKPP merupakan bagian dari satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu bersama KPU dan Bawaslu, dengan kedudukan sebagai lembaga pengak etik yang memiliki karakter quasi peradilan. Kedudukan tersebut menuntut adanya jaminan independen tidak hanya dalam pengambilan keputusan, tetapi juga dalam aspek kelembagaan, administratif, sumber daya pendukung, dan keuangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XXIII/2025 menunjukkan bahwa persoalan desain sekretariat DKPP masih menjadi bagian penting dalam penguatan kelembagaan, karena unit organisasi pendukung DKPP tidak seharusnya ditempatkan dalam posisi yang berpotensi mengurangi independennya. Oleh karena itu, reformulasi kedudukan DKPP perlu diarahkan pada penguatan independen kelembagaan, kejelasan kewenangan, penguatan sekretariat dan dukungan anggaran, serta hubungan kelembagaan yang proporsional dengan KPU, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung. Reformulasi tersebut diperlukan agar DKPP dapat menjalankan fungsi penegakan etik secara objektif sekaligus memperkuat sistem peradilan pemilu yang berintegritas, berkepastian hukum, dan sesaui dengan prinsip negara hukum.

Actions (login required)

View Item