Perbandingan Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Sertifikasi Halal di Indonesia dan Turki

Pangestu, Restu Pujo (2026) Perbandingan Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Sertifikasi Halal di Indonesia dan Turki. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10222120_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 10222120_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 10222120_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB)

Abstract

Jaminan kehalalan produk merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi konsumen Muslim yang diwujudkan negara melalui sertifikasi halal. Indonesia mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sedangkan Turki melalui Undang-Undang Nomor 7060 yang membentuk Halal Accreditation Agency (HAK). Kedua negara mengatur konsekuensi hukum bagi ketidakpatuhan, tetapi dengan bentuk sanksi dan objek pengaturan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan bentuk sanksi pelanggaran sertifikasi halal serta akibat hukumnya di Indonesia dan Turki. Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian perbandingan hukum dan menjadi bahan evaluasi kebijakan pengawasan dan penjatuhan sanksi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 7060, dan ketentuan HAK, didukung bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif dengan penalaran deduktif berdasarkan Teori Sanksi Hukum dan Konsep Sertifikasi Halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara memiliki persamaan fungsional, yakni menghubungkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan halal dengan tindakan administratif yang mengubah status hukum yang sebelumnya diberikan. Perbedaannya terletak pada subjek dan objek tindakan. Di Indonesia, BPJPH dapat mengenakan peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan Sertifikat Halal, dan penarikan barang dari peredaran kepada pelaku usaha, sehingga akibat hukumnya menyentuh status sertifikat dan kedudukan produk dalam peredaran. Di Turki, HAK mengambil tindakan berupa pembekuan, pembatasan ruang lingkup, atau penarikan akreditasi terhadap lembaga penilaian kesesuaian halal, sehingga akibat hukumnya terutama memengaruhi status dan kewenangan lembaga tersebut. Dengan demikian, sanksi kedua negara perlu dibandingkan berdasarkan fungsi, objek, dan struktur hukumnya, bukan sekadar nama sanksinya.

Actions (login required)

View Item