Penegakan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penanganan Banjir Rob Di Kota Pekalongan

Saputri, Defarah Amelia (2026) Penegakan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penanganan Banjir Rob Di Kota Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322134_Cover+Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 10322134_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 10322134_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Baik (AAUPB) dalam penanganan banjir rob di Kota Pekalongan serta akibat hukum dari penegakan asas tersebut. Latar belakang penelitian ini didasari oleh banjir rob yang terus berulang di Kelurahan Pasirkratonkramat, meskipun Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan berbagai upaya mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta masyarakat terdampak. Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan dan dokumen terkait. Data dianalisis dengan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan teori good governance dan teori akibat hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas ketidakberpihakan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan telah terlaksana dengan baik, sedangkan enam asas lainnya belum terpenuhi, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Pelayanan pemerintah hanya kuat pada tahap tanggap darurat dan belum disertai tindak lanjut pascadarurat. Akibat hukumnya berupa timbulnya kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melakukan koreksi dan perbaikan, serta terbukanya ruang bagi masyarakat untuk menempuh upaya administratif. Meskipun demikian, belum terpenuhinya asas tersebut belum menimbulkan sanksi, pembatalan keputusan, maupun kewajiban ganti rugi. Penelitian ini merekomendasikan penegasan kedudukan banjir rob dalam kebijakan daerah, peningkatan keterbukaan informasi, dan penguatan pelayanan lanjutan.

Actions (login required)

View Item