Kafa'ah Legislatif: Rekonstruksi Syarat Calon Anggota DPR dalam UU Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah

Ahmad, Iqbal Jaza (2026) Kafa'ah Legislatif: Rekonstruksi Syarat Calon Anggota DPR dalam UU Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1519080_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1519080_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1519080_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (656kB)

Abstract

Pemilihan umum serentak 2024 meninggalkan paradoks: dari 580 anggota DPR terpilih, 211 orang (36,38%) tidak mencantumkan latar belakang pendidikan dalam data resmi, sementara sekitar 30% calon menolak membuka daftar riwayat hidup, padahal mayoritas anggota yang mencantumkan pendidikannya bergelar sarjana atau lebih. Persoalan utamanya bukan rendahnya ijazah, melainkan ketiadaan instrumen hukum yang menjamin kapasitas calon dapat diketahui dan diuji publik. Berangkat dari fakta tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah: bagaimana konstruksi norma syarat calon anggota DPR dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ditinjau dari aspek kompetensi substantif, dan bagaimana rekonstruksi syarat tersebut berbasis prinsip kafa'ah dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Tujuan penelitian adalah menganalisis konstruksi normatif Pasal 240 sekaligus merumuskan model rekonstruksinya. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan filosofis. Serta analogi fungsional, dengan bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 240 bersifat administratif-formal dan mengalami defisit kompetensi substantif: dari tujuh belas syarat, tidak satu pun menguji kafa'ah 'amaliyah, kafa'ah 'ilmiyah hanya diwakili ijazah SMA, dan kafa'ah akhlaqiyah diukur secara negatif dan deklaratif. Secara historis terjadi "formalisasi tanpa substansi" karena unsur pengalaman yang diakui hingga 1999 dihapus sejak 2003. Rekonstruksi ditawarkan melalui "Model Empat Gerbang Kafa'ah Legislatif" yang mendistribusikan tanggung jawab kualitas kepada pembentuk undang-undang, partai, publik, dan DPR, meliputi perubahan terbatas Pasal 240 dan penyisipan Pasal 241A, kewajiban keterbukaan riwayat hidup, serta pendidikan legislatif pascaterpilih. Penaikan syarat ijazah dan uji kompetensi yang menggugurkan ditolak karena tidak lolos uji proporsionalitas. Dengan demikian, amanah dapat diserahkan kepada ahlinya tanpa mengorbankan kedaulatan rakyat dan kesetaraan warga negara.

Actions (login required)

View Item