Tinjauan Siyasah Dusturiyah Kewenangan Bea Cukai Dan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Rokok Ilegal Di Pekalongan (Studi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007)

Vaelasuf, Ahmad (2026) Tinjauan Siyasah Dusturiyah Kewenangan Bea Cukai Dan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Rokok Ilegal Di Pekalongan (Studi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322143_Bab I dan Bab V.pdf Download (752kB)
	Text 10322143_Full_Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 10322143_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB)

Abstract

Peredaran rokok ilegal di Pekalongan Raya masih menjadi masalah serius yang berpotensi mengurangi penerimaan negara, mengganggu perdagangan, dan menurunkan kepatuhan hukum masyarakat. Permasalahan penelitian fokus pada kewenangan pelaksanaan Bea Cukai dan Pemerintah Kota Pekalongan serta efektivitas koordinasi keduanya dalam pengawasan rokok ilegal, termasuk hambatan yang muncul di lapangan.Penelitian menggunakan metode hukum yuridis empiris dengan pendekatan yang menghubungkan ketentuan hukum dan fakta di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan dari Kantor Bea Cukai Tegal dan Satpol PP Kota Pekalongan. Data sekunder berupa peraturan-peraturan-undangan, buku, jurnal, penelitian terdahulu, serta dokumen pengawasan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pembagian telah berjalan sesuai kerangka hukum. Bea Cukai mempunyai kewenangan utama dalam pemeriksaan, pengawasan, penindakan, dan penyidikan di bidang cukai, sedangkan Satpol PP berperan secara komplementer melalui pengawasan lapangan, pengumpulan informasi, sosialisasi, dan operasi bersama. Koordinasi diwujudkan melalui pertukaran informasi, pembentukan satuan tugas, komunikasi rutin, dan operasi gabungan. Namun efektivitas pengawasan belum optimal karena luasnya wilayah kerja dan keterbatasan personel Bea Cukai, jarak kelembagaan, keterlambatan tindak lanjut, resistensi sosial, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan. Dalam perspektif Al-Mawardi, pembagian tugas mencerminkan amanah dan koordinasi mencerminkan musyawarah, tetapi keduanya belum sepenuhnya efektif pada tahap pelaksanaan.ecara normatif, sinergi Bea Cukai dan Pemerintah Kota Pekalongan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan prinsip Siyasah Dusturiyah. Secara empiris, pengawasan masih menghadapi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Peningkatan kapasitas pengawasan, percepatan tindak lanjut, penguatan saluran pelaporan, dan peningkatan partisipasi masyarakat diperlukan agar penegakan hukum bea cukai lebih efektif dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Actions (login required)

View Item