Penegakan Hukum Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi Bermuatan Kampanye Pada Masa Pra Kampanye Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Brebes

Melani, Anis (2026) Penegakan Hukum Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi Bermuatan Kampanye Pada Masa Pra Kampanye Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Brebes. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322038_BAB 1 & BAB 5.pdf Download (1MB)
	Text 10322038_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 10322038_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) oleh partai politik dan calon legislatif sebelum masa kampanye Pemilihan Umum 2024 kerap memuat materi yang menyerupai kampanye. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 melarang kampanye di luar jadwal, tetapi tidak merumuskan definisi dan kriteria APS secara tegas sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum dalam penegakannya di Kabupaten Brebes. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum PKPU Nomor 15 Tahun 2023 terhadap APS bermuatan kampanye pada masa pra-kampanye Pemilu 2024 di Kabupaten Brebes serta implikasi hukumnya. Hasilnya diharapkan berguna bagi pengembangan kajian hukum pemilu dan menjadi bahan pertimbangan bagi Bawaslu, KPU, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penertiban. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bawaslu, KPU, Satuan Polisi Pamong Praja, serta pengurus Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan Kabupaten Brebes, dilengkapi dokumen hasil permohonan informasi publik kepada Bawaslu. Data sekunder berasal dari studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan model Miles dan Huberman, menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan konsep implikasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dijalankan secara berjenjang. Bawaslu mengawasi dan mengimbau, KPU meneruskan imbauan administratif, dan Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan secara fisik. Struktur hukum ini terkendala keterbatasan sumber daya dan armada. Dari sisi substansi, PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tidak memuat definisi APS maupun norma sanksi yang eksplisit bagi pelanggaran pada masa pra kampanye, sehingga setiap lembaga memakai indikator penilaian masing-masing. Dari sisi kultur hukum, terdapat kesenjangan antara pemahaman pengurus partai dan praktik relawan di lapangan. Implikasi hukumnya masih lemah karena konsekuensi umumnya terbatas pada pencabutan alat peraga dan penyelesaian secara musyawarah, sedangkan sanksi pidana pemilu menurut Bawaslu baru dapat diterapkan setelah status peserta pemilu ditetapkan.

Actions (login required)

View Item