Implementasi Pasal 24 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Bumdes Kecepak Kecamatan Batang Dalam Prespektif Siyasah Dusturiyyah

‘Aisy, Rihadatul (2026) Implementasi Pasal 24 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Bumdes Kecepak Kecamatan Batang Dalam Prespektif Siyasah Dusturiyyah. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322127_COVER, BAB I & BAB V.pdf Download (767kB)
	Text 10322127_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 10322127_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (550kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan praktik pengelolaan BUMDes Kecepak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pengelolaan BUMDes Kecepak Kecamatan Batang serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam perspektif Siyasah Dusturiyyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa, Direktur BUMDes, anggota BUMDes, dan masyarakat Desa Kecepak. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pengelolaan BUMDes Kecepak belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari beberapa aspek. Pada aspek akuntabilitas, program kerja belum terlaksana secara menyeluruh dan pencatatan kegiatan serta keuangan belum maksimal. Pada aspek transparansi, belum tersedia papan informasi yang memberikan informasi mengenai program dan penggunaan dana BUMDes secara terbuka kepada masyarakat. Pelaksanaan musyawarah juga belum maksimal sehingga partisipasi masyarakat masih terbatas. Pada aspek kepastian hukum, laporan pertanggungjawaban belum dibuat secara rutin, dan berdasarkan dokumentasi yang diperoleh, LPJ yang tersedia hanya ditemukan untuk tahun 2023. Selain itu, terdapat program BUMDes yang belum terlaksana sehingga prinsip efektivitas dan efisiensi juga belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyyah, kondisi tersebut berkaitan dengan belum optimalnya penerapan prinsip Asy-Syura dalam pelibatan masyarakat, Al-Mas’uliyyah dalam pertanggungjawaban pengelolaan, Al-Musawah dalam keterbukaan akses masyarakat terhadap informasi, serta Al-Amru bil Ma’ruf wan Nahyu ‘anil Munkar dalam upaya mendorong pengelolaan yang baik dan mencegah penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kepastian administrasi, serta pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Kecepak

Actions (login required)

View Item