Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Etika Kepemimpinan Kepala Desa (Studi Empiris Dugaan Pelanggaran Etika Di Desa Kambangan, Kabupaten Batang)

Lestari, Febi Dwi (2026) Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Etika Kepemimpinan Kepala Desa (Studi Empiris Dugaan Pelanggaran Etika Di Desa Kambangan, Kabupaten Batang). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322137_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (987kB)
	Text 10322137_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 10322137_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (576kB)

Abstract

Kepala desa merupakan pemimpin pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga perilakunya menjadi perhatian, baik dari aspek hukum maupun etika. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dugaan pelanggaran etika yang melibatkan Kepala Desa Kambangan, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, pada 15 Oktober 2025. Peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai etika seorang pemimpin yang memegang amanah publik, terutama ketika belum terdapat pedoman kode etik kepala desa yang mengatur secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dugaan pelanggaran tersebut berdasarkan perspektif fikih siyasah serta mengetahui dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Desa Kambangan dipilih secara purposif karena menjadi lokasi terjadinya kasus yang diteliti. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Sekretaris Desa Kambangan dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur, dan pemberitaan media. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman dengan mengacu pada teori kepemimpinan Islam dan etika publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus tersebut tidak berlanjut ke proses pidana, sehingga penelitian ini tidak menyimpulkan adanya pelanggaran hukum yang terbukti, melainkan mengkaji aspek kepatutan dan tanggung jawab moral seorang pemimpin. Dalam perspektif fikih siyasah, persoalan ini berkaitan dengan prinsip amanah, muru’ah, menghindari tuhmah, dan syura. Dampaknya meliputi menurunnya kepercayaan masyarakat, terganggunya hubungan sosial, serta melemahnya legitimasi kepemimpinan, meskipun tidak ditemukan bukti bahwa pelayanan publik terhenti. Penelitian ini menegaskan pentingnya pedoman etika kepala desa yang lebih jelas, penguatan pengawasan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Actions (login required)

View Item