Antara Tawkīl qabūl Dan Isyārah Dalam Akad Nikah Tunawicara Di Desa Sengon; Studi Sosiologi Hukum Islam

Alfa, Umar Aron (2026) Antara Tawkīl qabūl Dan Isyārah Dalam Akad Nikah Tunawicara Di Desa Sengon; Studi Sosiologi Hukum Islam. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10122149_COVER, BAB I & BAB V.pdf Download (943kB)
	Text 10122149_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 10122149_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (480kB)

Abstract

Dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad nikah, di mana kejelasan mengenai pernyataan penawaran (ijab) dan penerimaan (qabūl) memegang peranan sentral. Persyaratan ini menjadi persoalan ketika calon mempelai pria adalah seorang penyandang disabilitas wicara (tunawicara), mengingat fikih klasik sebenarnya menawarkan dua solusi yang sama-sama sah: qabūl melalui bahasa isyārah yang dapat dipahami (isyārah ma'hudah) dan qabūl melalui pelimpahan berwenang kepada wakil (tawkīl qabūl). Penelitian ini mengkaji sebuah kasus akad nikah di Desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, di mana keluarga calon mempelai pria yang mengalami gangguan bicara memilih metode tawkīl qabūl alih-alih isyārah, meskipun calon mempelai pria tersebut sebenarnya telah menunjukkan persetujuannya melalui gestur yang dapat dipahami. Dengan menggunakan desain penelitian lapangan kualitatif dan pendekatan sosio legal terhadap hukum Islam (sosiologi hukum Islam), data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan mempelai pria, keluarganya, petugas pencatat nikah (penghulu) dari Kantor Urusan Agama, wakil yang ditunjuk, serta saksi nikah yang dilengkapi dengan observasi langsung dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Temuan penelitian menunjukkan, pertama, bahwa pelaksanaan tawkīl qabūl berlangsung melalui tiga tahapan yang saling berkaitan, verifikasi kehendak pihak pemberi kuasa melalui isyārah ma'hudah dan pernyataan tertulis, pemenuhan empat rukun tawkīl (pemberi kuasa, penerima kuasa, objek pendelegasian, dan rumusan pendelegasian), serta pengucapan qabūl oleh wakil secara eksplisit atas nama pemberi kuasa, yang mana seluruh tahapan tersebut memenuhi syarat keabsahan formal, baik menurut fikih klasik maupun ketentuan administrasi pernikahan negara. Kedua, preferensi masyarakat terhadap tawkīl qabūl dibandingkan isyārah tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui pertimbangan doktrinal, mengingat kedua mekanisme tersebut sama-sama sah secara fikih, dengan menerapkan teori tindakan sosial Max Weber, pilihan tersebut paling tepat dipahami sebagai akumulasi dari tindakan rasional instrumental (kepastian administratif), tindakan rasional berorientasi nilai (menjaga kesakralan rukun nikah), tindakan afektif (rasa malu dan kecemasan calon pengantin pria), dan tindakan tradisional (preferensi kebiasaan terhadap rumusan lisan yang dapat diwakilkan dibandingkan prosedur berbasis isyārah yang asing), yang diperkuat oleh relasi kuasa asimetris antara tokoh agama, petugas pencatat nikah, dan pihak keluarga. Studi ini menyimpulkan bahwa ketegangan antara tawkīl qabūl dan isyārah pada dasarnya bukanlah persoalan keabsahan hukum, melainkan masalah konstruksi sosial mengenai kepastian, adat, dan otoritas yang membentuk pilihan hukum umat Islam di tingkat akar rumput, hal ini menegaskan relevansi pendekatan sosiologi hukum dalam memahami praktik nyata hukum keluarga Islam serta menawarkan implikasi praktis bagi pemberian panduan yang lebih inklusif oleh tokoh agama, petugas pencatat nikah, dan pembuat kebijakan terhadap calon pasangan yang menyandang disabilitas

Actions (login required)

View Item