Penafsiran Hukum Dalam Putusan Tata Usaha Negara Nomor 95/G/2023/PTUN.SMG.

Nuha, Royani Ulin (2026) Penafsiran Hukum Dalam Putusan Tata Usaha Negara Nomor 95/G/2023/PTUN.SMG. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521056_COVER, BAB I & BAB V.pdf Download (716kB)
	Text 1521056_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1521056_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (163kB)

Abstract

Penafsiran hukum dan akibat hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang Nomor: 95/G/2023/PTUN.SMG terkait sengketa pengangkatan Direktur Operasional Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal. Permasalahan utama dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh proses seleksi calon direksi yang dinilai tidak transparan, melebihi batas maksimal jumlah calon, serta diabaikannya tahapan penilaian secara akuntabel, yang berujung pada gugatan oleh salah satu peserta seleksi. Namun, dalam putusannya, Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga gugatan dinyatakan tidak diterima dan pokok perkara tidak diperiksa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif dengan penarikan kesimpulan melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, dalam hal penafsiran hukum, Majelis Hakim menggunakan metode penafsiran sistematis dengan menghubungkan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU Peradilan Tata Usaha Negara, UU Administrasi Pemerintahan, Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, dan PERMA Nomor 6 Tahun 2018. Hakim menilai bahwa gugatan telah melewati batas tenggang waktu 90 hari kerja sejak Penggugat mengetahui objek sengketa. Kendati demikian, penafsiran sistematis tersebut dinilai belum cukup; seharusnya hakim juga menggunakan penafsiran teleologis guna mempertimbangkan tujuan hakiki BUMD sebagai sarana pelayanan publik dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga substansi keabsahan prosedur seleksi dapat diuji secara materiil. Kedua, akibat hukum dari putusan ini adalah Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 539/052/2023 tetap berlaku sah berdasarkan asas praesumptio iustae causa, Penggugat dihukum membayar biaya perkara, serta timbulnya ketidakpastian hukum bagi para peserta seleksi dan masyarakat. Apabila pokok perkara diperiksa dan dikabulkan, akibat hukum yang seharusnya timbul adalah menyatakan batal atau tidak sah keputusan tersebut, memerintahkan pencabutan keputusan, serta mewajibkan penerbitan keputusan baru sesuai prosedur hukum yang benar.

Actions (login required)

View Item