Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Konstitusionalitas Norma Yang Mengatur Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-XXII/2024)

Lestari, Indah (2026) Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Konstitusionalitas Norma Yang Mengatur Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-XXII/2024). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1519002_COVER_BAB I & V.pdf Download (1MB)
	Text 1519002_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1519002_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan dengan menetapkan masa jeda sekurang-kurangnya lima tahun bagi mantan pengurus partai politik sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung. Penetapan persyaratan tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang dan membentuk norma baru yang memengaruhi pelaksanaan hak prerogatif Presiden. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut serta akibat hukumnya terhadap pelaksanaan hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan Jaksa Agung. Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian mengenai batas kewenangan pengujian konstitusionalitas serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengaturan persyaratan pengangkatan Jaksa Agung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer mencakup UUD 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kejaksaan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif preskriptif menggunakan teori hierarki norma Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, didukung konsep pengujian konstitusionalitas serta negative legislator dan positive legislator. Kesimpulan ditarik melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji konstitusionalitas Undang-Undang Kejaksaan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun, penetapan masa jeda lima tahun menunjukkan pergeseran fungsi dari negative legislator menuju positive legislator karena menghasilkan persyaratan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang. Berdasarkan analisis penelitian, tindakan tersebut dinilai melampaui batas kewenangan pengujian karena memasuki ranah pengaturan pembentuk undang-undang. Akibat hukumnya, kewenangan Presiden untuk mengangkat Jaksa Agung tetap berlaku, tetapi ruang pemilihan calon menjadi terbatas oleh persyaratan baru yang bersifat final dan mengikat. Presiden wajib menjadikan pemaknaan tersebut sebagai pedoman pengangkatan. Pengaturan persyaratan melalui perubahan undang-undang dan penguatan pengawasan direkomendasikan untuk menjaga independensi Kejaksaan.

Actions (login required)

View Item