Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Penyedia Jasa Ekspedisi Dan Pengguna Jasa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Cv. Indonesia Trans Batang)

Ifanudin, Nur Muhammad (2026) Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Penyedia Jasa Ekspedisi Dan Pengguna Jasa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Cv. Indonesia Trans Batang). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1219116_bab 1& bab 5.pdf Download (1MB)
	Text 1219116_full text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1219116_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (555kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian jasa ekspedisi di CV. Indonesia Trans Batang, berupa keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, kehilangan barang, serta pembatalan pengiriman oleh pengguna jasa. Permasalahan tersebut menimbulkan kerugian dan menuntut adanya bentuk pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik perjanjian penyewaan jasa ekspedisi, menganalisis bentuk wanprestasi dan faktor penyebabnya, serta menganalisis kesesuaian penyelesaian wanprestasi tersebut berdasarkan teori tanggung jawab hukum dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik CV. Indonesia Trans Batang dan para pengguna jasa yang mengalami sengketa, serta dokumentasi berupa resi dan bukti percakapan penyelesaian komplain. Data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengelompokkan bentuk wanprestasi, faktor penyebab, dan pola penyelesaian sengketa, untuk kemudian dinilai kesesuaiannya menggunakan konsep teori tanggung jawab hukum dan Hukum Ekonomi Syariah (seperti ṣulḥ, ta’widh, dhaman, dan al-mas'uliyah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian ekspedisi dilakukan melalui lisan dan resi tertulis yang dikategorikan sebagai akad ijarah jasa. Terjadi empat bentuk wanprestasi, yakni keterlambatan, kerusakan, kehilangan, dan pembatalan sepihak. Faktor penyebabnya meliputi kelalaian penyedia jasa (taqsir), kelalaian konsumen, dan keadaan memaksa (force majeure). Penyelesaian wanprestasi selalu ditempuh melalui metode musyawarah (ṣulḥ), yang secara prosedur telah sejalan dengan asas kerelaan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Namun, secara substansi penerapan ganti rugi belum sepenuhnya mengadopsi prinsip ta’widh berbasis kerugian nyata (real loss), melainkan masih berupa kompromi pembagian kerugian. Berdasarkan teori tanggung jawab hukum dan prinsip HES (Al-Mas'uliyah), penyedia jasa sebagai Yad Dhamanah memikul tanggung jawab penuh jika terjadi kelalaian operasional. Praktik pembatasan ganti rugi maksimal yang tercantum pada resi tidak dapat diterapkan secara kaku apabila mencederai asas keadilan dan hak ganti rugi riil konsumen menurut syariat.

Actions (login required)

View Item