Konstruksi Nilai Profetik Dalam Sistem Pemilihan Umum Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Safitri, Diah (2026) Konstruksi Nilai Profetik Dalam Sistem Pemilihan Umum Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322111_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 10322111_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 10322111_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (25kB)

Abstract

Pemilihan umum menjadi sarana utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sejak bergulirnya Reformasi, regulasi pemilu terus mengalami penyempurnaan melalui berbagai peraturan perundang-undangan untuk memperkuat praktik demokrasi dan memperluas partisipasi politik warga negara. Meskipun demikian, berbagai persoalan seperti politik uang, dominasi oligarki partai, pragmatisme politik, serta lemahnya integritas sebagian peserta maupun penyelenggara menunjukkan bahwa pengaturan pemilu masih lebih menonjolkan dimensi prosedural dibandingkan nilai etik. Kondisi tersebut mendorong kajian mengenai kedudukan nilai profetik dalam sistem pemilu Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji konstruksi nilai profetik dalam pengaturan sistem pemilu pasca Reformasi sekaligus merumuskan formulasi sistem pemilu yang selaras dengan perspektif hukum profetik. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, filosofis, dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui teknik interpretasi hukum yang bersifat preskriptif untuk menghasilkan rekomendasi pembaruan pengaturan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai humanisasi dan liberasi telah tercermin dalam penguatan hak politik, perluasan partisipasi masyarakat, serta jaminan kebebasan memilih. Namun, nilai transendensi belum memperoleh pengakuan eksplisit dalam asas pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oleh karena itu, reformulasi sistem pemilu perlu mengintegrasikan humanisasi, liberasi, dan transendensi melalui penguatan etika politik, pembatasan dominasi oligarki, pendidikan politik masyarakat, serta penegasan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa agar pemilu menjadi instrumen keadilan substantif, kemaslahatan, dan pembangunan bangsa yang bermartabat.

Actions (login required)

View Item