Implementasi Akad dalam Layanan Tabungan Emas pada Platform Pegadaian Digital Syariah Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026.

Cimianti, Cimianti (2026) Implementasi Akad dalam Layanan Tabungan Emas pada Platform Pegadaian Digital Syariah Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10222056_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (487kB)
	Text 10222056_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (917kB)
	Text 18 LAMPIRAN(2).pdf Restricted to Repository staff only Download (92kB)

Abstract

ABSTRAK Cimianti. 2026. Implementasi Akad dalam Layanan Tabungan Emas pada Platform Pegadaian Digital Syariah Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Perkembangan teknologi digital mendorong lembaga keuangan syariah untuk menyediakan layanan yang praktis dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah. Salah satu layanan tersebut adalah Tabungan Emas pada platform Pegadaian Digital Syariah, yang memungkinkan nasabah melakukan pembelian emas dan menyimpan saldo emas secara digital. Namun, hasil observasi awal menunjukkan bahwa informasi mengenai akad yang digunakan dan kedudukan kepemilikan emas belum dijelaskan secara eksplisit dalam tampilan layanan yang diamati. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad dalam layanan Tabungan Emas pada platform Pegadaian Digital Syariah serta menganalisis kesesuaian mekanismenya dengan Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara tertulis dengan pihak Pegadaian Syariah, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen, literatur, dan ketentuan hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan mekanisme layanan, mengidentifikasi akad yang digunakan, kemudian membandingkan temuan lapangan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan Tabungan Emas menggunakan dua akad berdasarkan tahapan transaksi, yaitu akad *ba’i* (jual beli) pada pembelian awal dan penambahan saldo (*top up*), serta akad *wadi’ah yad amanah* pada penyimpanan emas setelah pembelian. Dalam hubungan tersebut, nasabah berkedudukan sebagai pemilik emas, sedangkan Pegadaian bertindak sebagai pihak yang menerima dan menjaga titipan. Secara prinsip, penggunaan kedua akad tersebut sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 mengenai perdagangan dan penitipan emas. Meskipun demikian, transparansi informasi akad dalam layanan digital masih perlu ditingkatkan, sementara keberadaan emas fisik dan kesesuaian saldo digital dengan emas yang disimpan belum diverifikasi secara independen dalam penelitian Kata kunci: akad, Tabungan Emas, Pegadaian Digital Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026. ABSTRACT Cimianti. 2026. Implementation of Contracts in the Gold Savings Service on the Pegadaian Digital Syariah Platform: An Analysis Based on DSN-MUI Fatwa No. 166/DSN-MUI/II/2026. Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. The development of digital technology has encouraged Islamic financial institutions to provide convenient services while adhering to Sharia principles. One such service is the Gold Savings service offered through the Pegadaian Digital Syariah platform, which allows customers to purchase gold and maintain their gold balances digitally. However, initial observations indicate that information regarding the contracts used and the legal status of gold ownership is not explicitly presented in the observed service interface. Therefore, this study aims to identify the implementation of contracts in the Gold Savings service on the Pegadaian Digital Syariah platform and analyze whether its operational mechanism complies with DSN-MUI Fatwa No. 166/DSN-MUI/II/2026 concerning Bullion Business Activities Based on Sharia Principles. This study employs normative-empirical legal research with a qualitative approach. The primary data were obtained through observation and written interviews with a representative of Pegadaian Syariah, while secondary data were collected from documents, literature, and relevant legal provisions. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The data were analyzed qualitatively by describing the service mechanism, identifying the contracts applied, and comparing the empirical findings with the provisions of DSN-MUI Fatwa No. 166/DSN-MUI/II/2026. The findings indicate that the Gold Savings service involves two contracts at different stages of the transaction: *ba’i* (sale and purchase) for initial gold purchases and balance top-ups, and *wadi’ah yad amanah* for the safekeeping of gold after purchase. Under this arrangement, customers retain ownership of the gold, while Pegadaian acts as the custodian responsible for safeguarding it. In principle, the use of these contracts is consistent with the provisions of DSN-MUI Fatwa No. 166/DSN-MUI/II/2026 concerning gold trading and gold safekeeping. Nevertheless, greater transparency regarding contractual information in the digital service is needed, while the physical availability of gold and the correspondence between digital balances and stored gold have not been independently verified in this study. Keywords: contract, Gold Savings, Pegadaian Digital Syariah, DSN-MUI Fatwa No. 166/DSN-MUI/II/2026.

Actions (login required)

View Item