Penegakan Hukum Keputusan Bupati Nomor 205 Tahun 2025 Tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Alun-Alun Batang

FADLILAH, AZZA (2026) Penegakan Hukum Keputusan Bupati Nomor 205 Tahun 2025 Tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Alun-Alun Batang. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322123_Bab I & Bab V.pdf Download (686kB)
	Text 10322123_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 10322123_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (427kB)

Abstract

Keputusan Bupati Nomor 205 Tahun 2025 tentang penetapan lahan/lokasi Pedagang Kaki Lima di sekitar Alun-Alun Batang yang bertujuan untuk mengatur dan menata lokasi serta waktu kegiatan PKL agar tercipta ketertiban, kenyamanan, dan keteraturan kawasan Alun-Alun Batang menjadi latarbelakang dari penelitian ini. Pemerintah Kabupaten Batang melalui instansi terkait telah melakukan sosialisasi, pembinaan, pengawasan, dan penertiban terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut. Namun, berdasarkan kondisi di lapangan masih ditemukan PKL yang berjualan di luar lokasi yang telah ditetapkan serta adanya pedagang yang menyesuaikan waktu berjualan dengan keberadaan petugas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor 205 Tahun 2025 serta mengetahui akibat hukum dalam pelaksanaan keputusan tersebut terkait penetapan lokasi PKL di kawasan Alun- Alun Batang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang dengan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Satpol PP Kabupaten Batang, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang, serta Pedagang Kaki Lima, disertai observasi dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Keputusan Bupati, buku, jurnal, dan sumber kepustakaan yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan ketentuan dan penegakan hukum terhadap PKL di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap Keputusan Bupati Nomor 205 Tahun 2025 telah dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, pengawasan, teguran, dan penertiban terhadap PKL yang tidak mematuhi ketentuan lokasi dan waktu berjualan. Satpol PP berperan dalam melakukan pengawasan dan tindakan penertiban, sedangkan Disperindagkop berperan dalam pembinaan, pengelolaan, serta koordinasi terkait penataan PKL. Meskipun demikian, pelaksanaan penegakan hukum belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan PKL yang berjualan di luar lokasi yang telah ditentukan dan kepatuhan sebagian pedagang masih dipengaruhi oleh intensitas kehadiran petugas di lapangan. Dalam pelaksanaannya juga terdapat hambatan berupa kondisi dan kebutuhan ekonomi pedagang, keterbatasan pengawasan, serta perlunya koordinasi yang berkelanjutan antarinstansi. Akibat hukum dari pelaksanaan Keputusan Bupati tersebut bagi PKL yang tidak mematuhi ketentuan berupa teguran dan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan bagi pemerintah daerah pelaksanaan keputusan tersebut menjadi dasar untuk melakukan pengawasan dan penataan PKL dalam rangka mewujudkan ketertiban kawasan Alun-Alun Batang. Dengan demikian, diperlukan konsistensi pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta pembinaan yang berkelanjutan agar pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor 205 Tahun 2025 dapat berjalan secara lebih efektif.

Actions (login required)

View Item