PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI LAHAN PT KERETA API INDONESIA BATANG

HABIBAH, SHOFIA NAJWA (2026) PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI LAHAN PT KERETA API INDONESIA BATANG. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322131_Bab I & Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 10322131_full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 10322131_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (608kB)

Abstract

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Pattimura Kabupaten Batang merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan menata penggunaan lahan yang menjadi aset PT Kereta Api Indonesia (Persero). Pelaksanaan penertiban menimbulkan persoalan hukum berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah, status tanah, serta hubungan pemanfaatan lahan oleh pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dalam penertiban PKL di kawasan Jalan Pattimura Kabupaten Batang serta akibat hukum yang timbul terhadap pedagang yang memanfaatkan lahan PT KAI. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang didukung pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Analisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, konsep akibat hukum, serta pengaturan hukum pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam penertiban PKL dilaksanakan melalui koordinasi, sosialisasi, pembinaan, pemberian surat peringatan, hingga pembongkaran pada 5 Agustus 2026. Pelaksanaan penertiban telah didukung dasar hukum dan koordinasi antarinstansi, tetapi masih menghadapi kendala terkait fasilitas relokasi, kondisi masyarakat, dan kebiasaan berdagang. Akibat hukum penertiban berupa penghentian penggunaan lokasi sebagai tempat usaha, sedangkan hubungan hukum pemanfaatan tanah perlu diselesaikan sesuai dengan dasar penggunaan masing-masing pedagang. Tanah yang ditertibkan xvii merupakan aset PT KAI berstatus Hak Pengelolaan (HPL). Penertiban tidak secara otomatis menghapus hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian sebelumnya. Rencana pemanfaatan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Batang untuk pembangunan ruang terbuka hijau dan saluran drainase telah memperoleh izin PT KAI, tetapi tidak serta-merta mengalihkan Hak Pengelolaan kepada pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan secara administratif, sedangkan kepastian hubungan hukum pemanfaatan tanah dan keberlanjutan usaha pedagang masih memerlukan perhatian

Actions (login required)

View Item