Implementasi Tanggung Jawab Yuridis Dpupr Kabupaten Batang Dalam Penyelengaraan Jalan Untuk Mendukung Keselamatan Pengguna Jalan Perspektif Maslahah Mursalah

HIDAYAT, ARES (2026) Implementasi Tanggung Jawab Yuridis Dpupr Kabupaten Batang Dalam Penyelengaraan Jalan Untuk Mendukung Keselamatan Pengguna Jalan Perspektif Maslahah Mursalah. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322041_Bab I & bab V.pdf Download (1MB)
	Text 10322041_Full Skripsi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 10322041_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)

Abstract

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas publik yang layak bagi masyarakat. Kewenangan penyelenggaraan jalan kabupaten berada pada Pemerintah Kabupaten Batang, yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Dalam pelaksanaannya, DPUPR Kabupaten Batang menghadapi sejumlah kendala dalam pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan jalan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana tanggung jawab yuridis DPUPR Kabupaten Batang dalam pembangunan infrastruktur jalan serta bagaimana efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab yuridis DPUPR Kabupaten Batang dan efektivitas pelaksanaan tanggung jawab tersebut dalam pembangunan infrastruktur jalan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris dengan pendekatan studi implementasi hukum. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif menggunakan teori tanggung jawab pemerintah daerah, teori efektivitas hukum, dan teori maslahah mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab yuridis DPUPR Kabupaten Batang dalam penyelenggaraan jalan diwujudkan melalui perbaikan dan pemeliharaan jalan, pemasangan rambu sementara, serta penentuan skala prioritas. Pelaksanaannya belum optimal karena terkendala keterbatasan anggaran dan tenaga perawatan, kondisi drainase, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap batas muatan kendaraan dan kelas jalan. Ditinjau dari perspektif maṣlaḥah mursalah, upaya tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan umum, khususnya ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa), melalui pencegahan bahaya dan pengurangan risiko kecelakaan. Namun, keterbatasan pelaksanaan menunjukkan perlunya peningkatan penanganan jalan rusak untuk mendukung keselamatan pengguna jalan.

Actions (login required)

View Item