2026 Pelaksanaan Akad Murabahah di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000.

Mahdia, Putri Meilida (2026) 2026 Pelaksanaan Akad Murabahah di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10222073_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (583kB)
	Text 10222073_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 19 LAMPIRAN(3).pdf Restricted to Repository staff only Download (223kB)

Abstract

Pelaksanaan pembiayaan murabahah masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan murabahah murni dan murabahah bil wakalah. Permasalahan muncul dalam penerapan murabahah bil wakalah ketika akad murabahah dilaksanakan sebelum barang secara prinsip menjadi milik KSPPS. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian pelaksanaan akad dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dalam pembiayaan murabahah serta kesesuaian Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah terhadap para pihak dalam pembiayaan murabahah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak KSPPS dan anggota pembiayaan, serta data sekunder berupa buku, jurnal, peraturan hukum, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan fakta lapangan dan ketentuan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan murabahah murni telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 karena KSPPS terlebih dahulu membeli dan memiliki barang sebelum menjualnya kepada anggota. Pelaksanaan murabahah bil wakalah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut karena terdapat praktik penandatanganan akad murabahah dan pencairan pembiayaan sebelum barang dibeli oleh anggota sebagai wakil KSPPS. Akibat hukum dari pelaksanaan akad berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak, termasuk tanggung jawab KSPPS dalam memastikan kepemilikan barang sebelum akad murabahah serta kewajiban anggota dalam menggunakan dana sesuai kesepakatan dan melakukan pembayaran angsuran. Ketidaksesuaian mekanisme tersebut memerlukan perbaikan pelaksanaan akad, tetapi tidak secara otomatis mengakibatkan seluruh akad murabahah menjadi batal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa murabahah murni telah sesuai dengan ketentuan syariah, sedangkan murabahah bil wakalah masih memerlukan perbaikan pada urutan pelaksanaan akad dan kejelasan kepemilikan barang. Kata Kunci: Akad Murabahah, Pembiayaan Barang Konsumtif, Murabahah Bil Wakalah, Fatwa DSN-MUI, Kesesuaian penerapan Fatwa.   ABSTRAK Putri Meilida Mahdia (10222073), 2026 Pelaksanaan Akad Murabahah di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000. Supervisor: Tarmidzi, M.S.I. The implementation of murabahah financing continues to face various challenges, particularly those related to pure murabahah and murabahah bil wakalah. Problems arise in the implementation of murabahah bil wakalah when the murabahah contract is executed before the goods are, in principle, owned by the KSPPS. This condition raises concerns regarding the compliance of the contract implementation with DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning Murabahah. This study aims to analyze the implementation of DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 in murabahah financing and the compliance of its application with the provisions of the fatwa concerning the parties involved in murabahah financing. This study employs empirical legal research using a qualitative approach. The data sources consist of primary data obtained through interviews with KSPPS representatives and financing members, as well as secondary data derived from books, journals, legal regulations, and relevant documents. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The collected data were analyzed using a descriptive qualitative method by relating field findings to the provisions of Islamic economic law. The findings indicate that the implementation of pure murabahah complies with DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 because the KSPPS purchases and takes ownership of the goods before selling them to its members. However, the implementation of murabahah bil wakalah does not fully comply with the provisions of the fatwa, as there are practices in which the murabahah contract is signed and financing funds are disbursed before the goods are purchased by the members acting as agents of the KSPPS. The legal consequences of the contract implementation relate to the rights and obligations of the parties, including the responsibility of the KSPPS to ensure ownership of the goods before executing the murabahah contract and the obligation of members to use the funds according to the agreement and make installment payments. Such non-compliance requires improvements in contract implementation but does not automatically render all murabahah contracts invalid. This study concludes that pure murabahah complies with Sharia provisions, whereas murabahah bil wakalah still requires improvements in the sequence of contract implementation and clarity regarding ownership of the goods. Keywords: Murabahah, Murabahah bil Wakalah, DSN-MUI Fatwa, Sharia Compliance, Consumer Goods Financing.

Actions (login required)

View Item