Analisis Yuridis terhadap Faktor Pemberian Dispensasi Kawin dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Pemalang

Sanjaya, Ivan Aji (2026) Analisis Yuridis terhadap Faktor Pemberian Dispensasi Kawin dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Pemalang. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1121025_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1121025_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1121025_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (662kB)

Abstract

Dispensasi kawin merupakan pengecualian terhadap ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun batas usia perkawinan telah ditetapkan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, permohonan dispensasi kawin masih ditemukan di Pengadilan Agama Pemalang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang paling dominan dalam pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pemalang pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta menganalisis pertimbangan hakim terhadap faktor-faktor tersebut dalam memutus permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Pemalang. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Pemalang serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi, dan dokumen yang berkaitan dengan dispensasi kawin. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan dalam pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pemalang pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah faktor menghindari zina. Namun, faktor menghindari zina tidak secara otomatis menjadi dasar dikabulkannya permohonan. Hakim tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap alasan permohonan, bukti-bukti, keadaan calon mempelai, kesiapan fisik, mental, emosional, sosial dan ekonomi, kehendak calon mempelai yang bebas dari paksaan, serta kepentingan terbaik bagi anak. Pertimbangan hakim tersebut merupakan penerapan ratio decidendi yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dengan menyeimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap anak.

Actions (login required)

View Item