Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kepastian Hukum Perlindungan Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Siyasah Syar’iyyah

NURUL AINI, NAZAELA (2026) Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kepastian Hukum Perlindungan Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Siyasah Syar’iyyah. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322133_Bab I & Bab V.pdf Download (749kB)
	Text 10322133_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 10322133_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (183kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan kepastian hukum dalam pengaturan delik pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya terhadap frasa “orang lain” dan “suatu hal” yang berpotensi menimbulkan multitafsir dan membatasi kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 serta menganalisis perlindungan badan hukum dalam putusan tersebut berdasarkan perspektif siyasah syar’iyyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan doktrinal dan normatif-kritis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi Mahkamah Konstitusi berorientasi pada terciptanya kepastian hukum yang adil melalui penafsiran konstitusional bersyarat terhadap norma UU ITE. Mahkamah membatasi makna frasa “orang lain” sehingga tidak mencakup lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas tertentu, institusi, korporasi, profesi, maupun jabatan. Frasa “suatu hal” dimaknai sebagai suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang. Pembatasan tersebut bertujuan mencegah kriminalisasi terhadap kritik yang sah dan menjaga keseimbangan antara perlindungan kehormatan individu dan kebebasan berekspresi. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, putusan tersebut selaras dengan prinsip keadilan (al-‘adl) dan maṣlaḥah mursalah karena memberikan kepastian mengenai subjek yang dapat menjadi korban pencemaran nama baik, mencegah over�criminalization, serta tetap memberikan perlindungan hukum bagi badan hukum melalui mekanisme hukum perdata. Dengan demikian, perlindungan badan hukum dapat diwujudkan secara proporsional tanpa harus menggunakan instrumen hukum pidana.

Actions (login required)

View Item