Persepsi dan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Non-Muslim Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi pada UMKM Kota Pekalongan)

Suryana, Leni (2026) Persepsi dan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Non-Muslim Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi pada UMKM Kota Pekalongan). Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10222004_LENI SURYANA_COVER_BAB I_BAB V.pdf Download (1MB)
	Text 10222004_LENI SURYANA_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 10222004_LENI SURYANA_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Sertifikasi halal merupakan kewajiban bagi pelaku usaha makanan dan minuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, termasuk bagi pelaku usaha non-Muslim. Kewajiban ini diberlakukan secara bertahap hingga 18 Oktober 2024 sebagai bentuk jaminan dan kepastian hukum atas kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Pelaku usaha nonMuslim dapat memiliki pandangan yang beragam terhadap kewajiban tersebut, sementara penelitian yang secara khusus mengkajinya pada UMKM di Kota Pekalongan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi, kesadaran hukum, serta kendala dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha non-Muslim dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal pada UMKM di Kota Pekalongan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap delapan informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling, terdiri atas empat pelaku usaha yang telah bersertifikat halal dan empat yang belum. Seluruh informan merupakan pelaku usaha non-Muslim di bidang makanan dan minuman yang berdomisili di Kota Pekalongan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, menggunakan teori persepsi Bimo Walgito dan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, seluruh informan memandang sertifikasi halal penting karena memberikan kepastian dan kepercayaan bagi konsumen, tetapi pemahaman terhadap prosedur pengurusan dan kesiapan memenuhinya berbeda-beda. Kedua, kesadaran hukum telah terbentuk pada aspek pengetahuan dan sikap, namun belum seluruhnya diwujudkan dalam perilaku hukum, karena baru 50% informan yang memiliki sertifikat halal, sedangkan informan lainnya masih mencari informasi dan mempersiapkan pengurusan. Dua informan bahkan belum mengetahui bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban. Ketiga, kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan xviii informasi, kesulitan memenuhi persyaratan dan prosedur, keterbatasan waktu dan kesiapan usaha, pertimbangan biaya, serta keterbatasan pendampingan. Kata kunci: persepsi, kesadaran hukum, sertifikasi halal, pelaku usaha non-Muslim, UMKM

Actions (login required)

View Item