PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA PENANGANAN SAMPAH DI KELURAHAN MEDONO KOTA PEKALONGAN

MISBAHUS TSANI, MUHAMMAD (2026) PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA PENANGANAN SAMPAH DI KELURAHAN MEDONO KOTA PEKALONGAN. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1519063_Full_Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1519063_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (159kB)
	Text 1519063_Bab_I & Bab_V.pdf Download (916kB)

Abstract

Kondisi darurat sampah di Kota Pekalongan yang dipicu oleh penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Degayu pada awal tahun 2025 menimbulkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, khususnya di Kelurahan Medono. Meskipun telah terdapat Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, implementasinya belum berjalan secara optimal. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana konstruksi hukum pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2022 serta bagaimana strategi pengelolaan sampah di Kelurahan Medono berdasarkan prinsip good governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pengelolaan sampah serta menjelaskan strategi pengelolaan sampah di Kelurahan Medono berdasarkan prinsip good governance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara sebagai data primer, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan doktrin para ahli. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2022 telah memberikan landasan hukum mengenai pembagian kewenangan, strategi, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Namun, implementasinya di Kelurahan Medono belum berjalan optimal karena penutupan TPA Degayu, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Strategi pengelolaan sampah berdasarkan prinsip good governance juga belum terlaksana secara maksimal. Meskipun pemerintah kelurahan telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, kesetaraan, daya tanggap, efektivitas, dan efisiensi, pelaksanaannya masih terkendala oleh rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya pengawasan, dan respons pemerintah yang masih bersifat reaktif terhadap kondisi darurat sampah.

Actions (login required)

View Item