ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Batang)

SHOFIL MUNA, MINATU (2026) ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Batang). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10122154_Bab I & Bab V.pdf Download (874kB)
	Text 10122154_Full Text.pdf Download (1MB)
	Text 10122154_Lampiran.pdf Download (5MB)

Abstract

Dispensasi kawin merupakan pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Pemberian dispensasi hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti yang cukup. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya mempertimbangkan ketentuan hukum positif, tetapi juga fakta persidangan, kondisi calon mempelai, alasan permohonan, serta dampak yang mungkin timbul apabila dispensasi dikabulkan maupun ditolak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin terhadap perkara yang berasal dari Kabupaten Batang, serta menganalisis pertimbangan tersebut dalam perspektif Maqasid Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Objek penelitian berupa sepuluh penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang Tahun 2026, yaitu Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2026/PA.Btg, 42/Pdt.P/2026/PA.Btg, 46/Pdt.P/2026/PA.Btg, 73/Pdt.P/2026/PA.Btg,78/Pdt.P/2026/PA.Btg, 98/Pdt.P/2026/PA.Btg, 37/Pdt.P/2026/PA.Btg, 175/Pdt.P/2026/PA.Btg, 56/Pdt.P/2026/PA.Btg, dan 86/Pdt.P/2026/PA.Btg Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan pertimbangan hakim dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin didasarkan pada adanya alasan yang dianggap sangat mendesak, bukti yang cukup, kondisi calon mempelai, serta pertimbangan terhadap kemungkinan timbulnya kemudaratan apabila perkawinan tidak segera dilaksanakan. Alasan yang ditemukan dalam enam penetapan meliputi kehamilan di luar nikah, hubungan yang telah berlangsung cukup lama, kekhawatiran terjadinya zina, pertunangan, serta belum terpenuhinya batas usia minimal perkawinan meskipun persyaratan perkawinan lainnya telah terpenuhi. Dalam perspektif Maqasid Syariah, pertimbangan hakim menunjukkan adanya upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan, terutama melalui hifz al-nafs (memelihara jiwa), hifz al-‘aql (memelihara akal), dan hifz al-nasl (memelihara keturunan). Hifz al-nasl menjadi aspek yang paling berkaitan dengan perkara dispensasi kawin, tetapi penerapannya tidak dapat berdiri sendiri dan harus berjalan bersama perlindungan jiwa, akal, agama, dan harta. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin dapat dinilai selaras dengan Maqasid Syariah apabila pemberian dispensasi benar-benar didasarkan pada keadaan yang mendesak, bukti yang memadai, pemeriksaan terhadap kondisi calon mempelai, serta keseimbangan antara kemaslahatan dan kemudaratan.

Actions (login required)

View Item