Pelaksanaan Keterbukaan Informasi pada Akad Tabungan dan Pembiayaan di LKMS Kasuwari : Perspektif Perlindungan Konsumen dan KHES

Amalia, Nurul Riski (2026) Pelaksanaan Keterbukaan Informasi pada Akad Tabungan dan Pembiayaan di LKMS Kasuwari : Perspektif Perlindungan Konsumen dan KHES. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1221084_BAB 1 & BAB 5.pdf Download (1MB)
	Text 1221084_FULL TTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1221084_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Keterbukaan informasi merupakan prasyarat substantif bagi sahnya akad syariah, karena kerelaan hanya dapat terwujud apabila para pihak memahami objek akad, hak, kewajiban, dan konsekuensi hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan keterbukaan informasi pada akad tabungan dan akad pembiayaan di LKMS Kasuwari, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan konsumen UU No. 8 Tahun 1999 dan POJK No. 22 Tahun 2023 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yaitu melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi di LKMS Kasuwari telah dilakukan sejak tahap pra-akad hingga pasca transaksi melalui komunikasi langsung, brosur, dokumen akad, dan media digital. Informasi yang disampaikan mencakup jenis produk dan akad, hak dan kewajiban, manfaat dan resiko, biaya, nisbah bagi hasil, hingga penyelesaian sengketa. Namun, keterbukaan informasi tersebut baru terpenuhi secara formal, belum substantif. Hal ini terbukti dari pemahaman anggota yang masih terbatas pada manfaat dan mekanisme praktis, tanpa memahami jenis akad syariah beserta implikasi hukumnya. Tinjauan perlindungan konsumen menunjukkan bahwa hak atas informasi dan lima asas perlindungan konsumen telah diupayakan, tetapi belum optimal mendorong kemandirian konsumen. Tinjauan POJK No. 22 Tahun 2023 menunjukkan prinsip transparansi telah dijalankan, namun penyederhanaan istilah teknis, penyampaian risiko, dan dokumentasi informasi masih memerlukan penguatan agar tidak berpotensi melanggar larangan informasi menyesatkan. Adapun tinjauan KHES menunjukkan bahwa keterbukaan informasi merupakan prasyarat terwujudnya ridha serta larangan gharar dan tadlis. Karena pemahaman anggota belum merata, persetujuan yang diberikan berpotensi belum lahir dari kerelaan yang substantif. Oleh karena itu, penguatan prosedur, penyederhanaan bahasa, peningkatan literasi akad syariah, dan optimalisasi media digital menjadi langkah yang diperlukan.

Actions (login required)

View Item