Hukum jual-beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah (studi kritis atas fatwa mui no. 09 tahun 2014)

Jaenudin, Jaenudin (2015) Hukum jual-beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah (studi kritis atas fatwa mui no. 09 tahun 2014). Undergraduate Thesis thesis, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN ) Pekalongan.

	Text (Thesis) 231108001 JAENUDIN BAB I, V DAN LAMP_1.PDF Download (5MB)
	Text (Thesis) 231108001 JAENUDIN BAB I - V FULL TEXT_1.PDF Restricted to Registered users only Download (16MB)

Abstract

Baru-baru ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang makam mewah. Hal-hal yang berkaitan dengan tanah makam dan jenazah memang sangat penting untuk di perhatikan, sebab manusia hidup di dunia ini tidaklah kekal abadi pastilah akan terbujur kaku menjadi jenazah. salah satu kendala dalam penyelenggaraan jenazah adalah lahan pemakaman. Melihat begitu sulitnya menemukan lahan makam di kota-kota besar dan kini pemakaman pun mulai dikomersilkan. Ada pelaku usaha yang menyediakan lahan makam khusus layaknya sebuah properti. Harganya pun beragam, mulai dari lahan kosong untuk di jadikan lahan pemakaman umum hingga satu liang lahat seharga miliaran rupiah lengkap dengan perawatan kelas eksklusif. Skripsi ini membahas tentang analisi fatwa MUI tentang jual-beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah. Permasalahan utama yang dibahas adalah: (1) Bagaimana pertimbangan hukum MUI dalam mengeluarkan fatwa no. 09 tahun 2014 tentang jual-beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah (2) Bagaimana cara MUI mengambil Istinbat Hukum Melalui pendekatan normatif, penelitian ini dikaji melalui teori menelaah data yang berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, makalah, majalah, kitab dan lain-lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hukum MUI dalam mengeluarkan fatwa no. 09 tahun 2014 tentang jual-beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah yaitu karena pemakaman mewah mengandung unsur tabdzir dan israf baik dari segi luas, harga, fasilitas maupun nilai bangunan, sehingga wajib untuk mencegahnya. Sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh MUI dalam memutuskan fatwa ini adalah mengacu pada SK Dewan Pimpinan MUI Nomor: U-596/MUVIX/1997.

Actions (login required)

View Item