Jual Beli Harta Warisan Sebelum Dilakukan Pembagian Waris di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Dhorun, Much (2016) Jual Beli Harta Warisan Sebelum Dilakukan Pembagian Waris di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Undergraduate Thesis thesis, STAIN Pekalongan.

	Text 2011311013 MUCH DHORUN BAB I, V DAN LAMP_1.PDF Download (9MB)
	Text 2011311013 MUCH DHORUN BAB I - V FULL TEXT_1.PDF Restricted to Registered users only Download (22MB)

Abstract

Di indonesia dalam pelaksanaan jual beli tanah didasarkan pada hukum Adat, hal ini terdapat pada pasal 5 UU No. 5 Tahun 1960 tetang Peratutan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria seperti dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam ha] ini adalah PPA T, namun di masyarakat masih terdapat praktik jual beli harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana praktek jual beli harta warisan sebelum dilakukuan pembagian waris di Desa Klidang Lor Kee. Batang Kab. 3atang dan bagaimana tinjuan hukum positifnya, Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktek jual beli harta warisan sebelum dilakukan pernbagian waris di Desa Klidang Lor serta untuk mengetahui bagaimana jual beli harta warisan itu menurut Hukum Positif. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Metode pengumpulan data yang digunakan wawancara, dan dokumentasi. Dalam analisis data, penulis menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan.bahwa keabsahan jual beli hak atas tanah dibawah tangan/tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah pada kasus yang dilakukan oleh masyarakat Desa Klidang Lor sah menurut Hukum Adat, karena sudah terpenuhinya syarat materiil yang bersifat tunai, terang dan riil. Sedangkan menurut Hukum Positif tidak sah karena dalam memperoleh pemindahan hak atas tanah atau peralihan hak atas tanah melalui jual beli tidak dibuktikan dengan akta autentik yang dibuat oleh PPA T, yang merupakan syarat formil dalam peralihan jual beli hak atas tanah dan ditegaskan dalam Pasal 3 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

Actions (login required)

View Item