Inkonsistensi Norma Masa Jabatan Kepala Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau

Maenia, Apis Setiani (2023) Inkonsistensi Norma Masa Jabatan Kepala Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1519054_Cover_Bab I & Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1519054_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang inkonsistensi norma masa jabatan kepala desa di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Fokus penelitian ini adalah membahas penyebab inkonsistensi dan akibat hukumnya dari adanya inkonsistensi norma hukum yang terjadi di dalam Peraturan Daerah dengan Undang-Undang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab inkonsistensi dan akibat hukum dari adanya inkonsistensi norma masa jabatan kepala desa di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Kegunaan penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan praktis. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik inventarisir, sistematisasi dan kategorisasi. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik preskriptif dengan logika penalaran hukum. Setelah menganalisis, penulis menarik kesimpulan bahhwa proses kebijakan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dalam membuat peraturan daerah terjadi sebuah konflik. Hal ini karena akan adanya pilkada serentak tahun 2024. Akibat hukum dari adanya peraturan daerah ini ialah berkurangnya masa jabatan kepala desa di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dan terpangkasnya kesempatan untuk menjalankan program desa yang telah dirancang sebelumnya. Visi misi yang belum terealisasi tentu akan semakin tidak terlaksana dengan adanya pengurangan masa jabatan tersebut. Namun pihak yang terkena dampak pengurangan jabatan yaitu kepala desa tetap mendaptkan perlindungan hukum berupa kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode.

Actions (login required)

View Item