Landasan Hukum Bagi Hakim Atas Kasus Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Hakim PA Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn)

Ayuningtyas, Nur Indah (2023) Landasan Hukum Bagi Hakim Atas Kasus Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Hakim PA Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN.

	Text 1119109_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1119109_Full Text.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Ayuningtyas Nur Indah, NIM: 1119109 “LANDASAN HUKUM BAGI HAKIM ATAS KASUS PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN PEMALSUAN DOKUMEN PERKAWINAN (Studi Putusan Hakim PA Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn)” Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing : Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H. Kata Kunci: Pengadilan Agama, Pembatalan Perkawinan, Manipulasi Identitas Poligami dalam perkawinan adalah memiliki lebih dari seorang istri dalam waktu bersamaan. Poligami memiliki berbagai syarat dalam pelaksanaannya, dimana semua syarat tersebut harus dipenuhi. Dalm realitanya banyak penyimpangan yang terjadi akibat syarat dari poligami tersebut. Salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu izin dari istri terdahulu dan harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 1 Th 1974 tentang Perkawinan. Apabila terdapat penyimpangan ataupun pelanggaran dari adanya syarat poligami, maka dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan atas pernikahan poligami. Permasalahan ini terjadi di dalam perkara Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn. Permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan oleh Pemohon terhadap pernikahan kedua Termohon I dengan Termohon II dengan alasan tanpa adanya izin dari Pemohon dan memalsukan identitasnya. Oleh sebab itu peneliti segaligus penulis tertarik untuk membahas terkait landasan hukum Hakim dan akibat hukum terhadap perkara ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan akibat manipulasi identitas (Studi Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn). penelitian ini dilaksanakan diwilayah Kabupaten Pekalongan dengan memilih instansi yang terkait yaitu Pengadilan Agama Kajen. Penelitian ini merupakan penelitian literer yang berfokus pada putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn. Dengan menggunakan data sekunder. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode riset kepustakaan, riset dokumentasi dan wawancara bila diperlukan. Lalu dianalisis menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II dengan mempertimbangkan fakta-fakta pada saat persidangan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kedudukan anak akibat perkawinan yang dibatalkan dalam kasus ini tidak berlaku surut, anak yang dilahirkan adalah anak sah. Akibat hukum dalam perkawinan dengan Pemohon yaitu tetap dianggap sebagai sepasang suami istri, sedangkan perkawinan termohon I dan Termohon II dibatalkan demi hukum. Sedangkan akibat hukum dalam harta bersama antara Termohon I dengan Termohon II tidak dibagi kepada pihak Termohon I, sebab Termohon I adalah pihak yang tidak beritikad baik dalam pernikahan yaitu telah memalsukan dokumen pernikahan. ABSTRAK NUR INDAH AYUNINGTYAS, NIM: 1119109 "THE LEGAL BASIS FOR JUDGES IN CASES OF MARRIAGE ANNULMENT CAUSED BY FALSIFICATION OF MARRIAGE DOCUMENTS (Study of PA Kajen Judge's Decision Number 1275/Pdt.G/2015/PA. Kjn)" Thesis of Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrrahman Wahid Pekalongan. Supervisor : Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H. Keywords: religious court, marriage annulment, identity manipulation Polygamy in marriage is having more than one wife at the same time. Polygamy has various conditions in its implementation, where all these conditions must be met. In reality, many deviations occur due to the requirements of polygamy. One of the conditions that must be met is permission from the previous wife and must obtain permission from the Religious Court in accordance with Article 4 and Article 5 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. If there is a deviation or violation of the polygamy requirement, an application for annulment of marriage for polygamous marriage can be filed. This matter occurred in case No. 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn. This application for annulment of marriage was filed by the Petitioner against the second marriage of Respondent I with Respondent II on the grounds that it was without the permission of the Petitioner and falsified his identity. Therefore, researchers and the author are interested in discussing the legal basis of the Judge and the legal consequences of this case. This study aims to determine the legal basis for judges in deciding cases of marriage annulment due to identity manipulation (Study of Decision Number 1275/Pdt.G/2015/PA. Kjn). This research was carried out in the area of Pekalongan Regency by selecting the relevant agency, namely the Kajen Religious Court. This research is a literary research that focuses on the decision of the Kajen Religious Court Judge Number 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn. using secondary data. In collecting data, the author uses literature research methods, documentation research and interviews if needed. Then analyzed using descriptive analytical data analysis techniques. The results of this study explain that the Judge granted the Petitioner's application and annulled the marriage between Respondent I and Respondent II by considering the facts at the time of the trial which were in accordance with existing laws and regulations. The status of children resulting from an annulled marriage in this case does not apply retroactively, the child born is a legitimate child. The legal consequence of the marriage with the Petitioner is that they are still considered husband and wife, while the marriage of Respondent I and Respondent II is annulled by law. Meanwhile, the legal consequences of joint assets between Respondent I and Respondent II are not shared with Respondent I, because Respondent I is a party who did not have good intentions in the marriage, namely he had falsified the marriage documents.

Actions (login required)

View Item