Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Gagal Bayar Pada Transaksi Fintech Lending Investree Syariah

Oktavia, Shasa Dhila (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Gagal Bayar Pada Transaksi Fintech Lending Investree Syariah. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN.

	Text 1218070_COVER_BAB I & BAB V.pdf Download (1MB)
	Text 1218070_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

SHASA DHILA OKTAVIA. 2023. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR PADA TRANSAKSI FINTECH LENDING INVESTREE SYARIAH. Skripsi Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing : Heris Suhendar M.H Lembaga keuangan non bank seperti Financial Technology peer to peer lending kini menjadi salah satu inovasi dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat dengan lebih mudah dan praktis. Disamping mudahnya layanan keuangan tersebut, banyak orang yang mengeluhkan mengenai perlindungan hukum terhadap pihak pengguna (lender) dan (borrower) dalam transaksi fintech peer to peer lending investree syariah dan mempertanyakan bentuk tanggung jawab dari pihak penyelenggara investree apabila terjadi gagal bayar. Hal tersebut kemudian peneliti amati melalui aplikasi Investree sebagai salah satu platform peer to peer lending Syariah yang beroperasi di Indonesia. Terkait hal tesebut, maka perlu untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap pihak pengguna dan bentuk tanggung jawab penyelenggara apabila terjadi gagal bayar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bentuk tanggung jawab penyelenggara fintech lending terhadap risiko yang akan timbul. Metodologi yang digunakan dari skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait operasional dan perlindungan hukum baik pengguna maupun penyelenggara Investree. Hasil penelitian menunjukkan setelah peneliti mengamati mekanisme operasional peer topeer lending Syariah di aplikasi Investree, bahwa secara umum telah merujuk pada POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan sudah memberikan informasi secara jelas dan transparansi melalui website http://www.investree.id. Selain itu, aspek informasi pembiayaan sampai informasi mitigasi risiko dan disclaimer risiko juga bisa diakses bersama melalui laman resminya. Akan tetapi, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna dalam fintech lending terbagi menjadi dua, yang pertama bentuk perlindungan hukum secara preventif atau pencegahan sebelum terjadinya sengketa meliputi, penerapan sistem Credit scoring, memberikan kebebasan, memberikan informasi yang jelas, memberikan pelayanan yang baik. Kedua perlindungan hukum secara represif atau perlindungan akhir apabila terjadi sengketa gagal bayar maka pihak investree akan langsung menginformasikan kepada para pengguna terutama pihak lender dan melakukan penagihan kepada borrower melalui pihak ketiga, dan sebagai penyelenggara investree juga bekerjasama dengan perusahaan asuransi sebagai penjamin kerugian yang dialami oleh lender yaitu sebesar 90%. ABSTRACT SHASA DHILA OKTAVIA. 2023. LEGAL PROTECTION AGAINST THE RISK OF FAILURE TO PAY IN SHARIA FINTECH LENDING INVESTREE TRANSACTIONS. UIN KH Sharia Economic Law Thesis. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Heris Suhendar M.H Non-bank financial institutions such as Financial Technology peer to peer lending have now become one of the innovations in the process of collecting and distributing public funds more easily and practically. Apart from the convenience of these financial services, many people complain about the legal protection for users (lenders) and (borrowers) in peer to peer lending fintech transactions and question the form of responsibility of the organizers in the event of payment failure. Researchers then observed this through the Investree application as one of the Sharia peer to peer lending platforms operating in Indonesia. Regarding this matter, it is necessary to examine the legal protection for users and the form of responsibility of organizers in the event of payment failure. The aim of this research is to analyze the form of responsibility of fintech lending organizers regarding the risks that will arise. The methodology used in this thesis is normative juridical legal research with a statutory and conceptual approach, namely by examining all laws and regulations related to operations and legal protection for both users and organizers of Investree. The research results show that after the researchers observed the operational mechanism of Sharia peer-to-peer lending in the Investree application, that in general it has referred to POJK Number 10/POJK.05/2022 and has provided clear and transparent information via the website http://www.investree.id . Apart from that, aspects of financing information to risk mitigation information and risk disclaimers can also be accessed together via the official website. However, providing legal protection to users in fintech lending is divided into two, the first is the form of preventive legal protection or prevention before a dispute occurs, including implementing a credit scoring system, providing freedom, providing clear information, providing freedom in submitting questions and complaints. , providing information on the website, providing good service. Second, repressive legal protection or final protection in the event of a failure to pay dispute, the investree will immediately inform users, especially the lenders, and bill the borrower through a third party, and as organizer of the investree, it will also collaborate with insurance companies as guarantors of losses experienced by lenders. namely 90%.

Actions (login required)

View Item