Pemberian Izin Poligami Karena Termohon Menyandang Disabilitas Mental (Studi Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 508/Pdt.G/2020/Pa.Kjn)

Baihaqi, Moh. Arif (2023) Pemberian Izin Poligami Karena Termohon Menyandang Disabilitas Mental (Studi Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 508/Pdt.G/2020/Pa.Kjn). Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1118166_COVER_BAB I & BAB V.pdf Download (2MB)
	Text 1118166_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

MOH. ARIF BAIHAQI, NIM. 1118166, 2023, Pemberian Izin Poligami Karena Termohon Menyandang Disabilitas Mental (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn), Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur hak-hak disabilitas termasuk ketika mereka berurusan dengan hukum. Hakim harus mempertimbangkan ketentuan khusus bagi difabel ketika memproses perkara yang melibatkan mereka. Putusan Nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn tentang pengabulan poligami di mana termohon adalah disabilitas mental terlihat Hakim tidak menggunakan peraturan tersebut, karena pada prosedur pembuktian tidak melibatkan prosedur pengajuan wali pengampu di Pengadilan Negeri dan keterangan dari psikiater atau dokter. Tulisan ini bertujuan mendalami dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut dan akan meninjau manfaatnya berdasar teori maqāṣid as-Syarīah. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif. Sumber data yang digunakan antara lain putusan, praturuan perundang-undangan, buku-buku, artikel jurnal dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Teknis analisis data yang digunakan menggunakan teknik analisis kualitatif-deskriptif model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam menyusun pertimbangan hukum menggunakan ketentuan hukum umum pembuktian dan tidak menggunakan ketentuan hukum khusus bagi difabel. Pembuktian permohonan sebagai ODGJ tidak melalui pemeriksaan ahli yang ditunjuk oleh undang-undang dan penunjukan wali atau pengampu juga tidak melalui penetapan Pengadilan Negeri. Namun Putusan Nomor 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn telah memberikan manfaat baik kepada pemohon maupun termohon. Pemohon dikabulkan termohon untuk bisa poligami dan permohonan istri yang ODGJ tetap menjadi istrinya yang pertama yang memperoleh hak-haknya sebagai istri. Dalam tinjuan maqāṣid as-Syarīah keputusan tersebut memberikan manfaat atau Maslahah dalam kategori ḥajjiyat di bidang hifdu nasli. .

Actions (login required)

View Item