Akibat hukum jual beli tanah garapan tanpa sertifikat di Kebulen

Rumaisah, Rumaisah (2023) Akibat hukum jual beli tanah garapan tanpa sertifikat di Kebulen. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text COVER, BAB I - BAB V.pdf Download (3MB)
	Text full text.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)

Abstract

Fenomena menguasai lahan kosong di Negara Indonesia banyak terjadi diberbagai daerah. Lepas dari tanah tersebut ada yang memiliki atau tidak ada yang memiliki atas dasar pengakuan atau atas dasar kepemilikan yang sah. Jual beli tanah garapan yang terjadi di Sapuro Kebulen dilakukan secara dibawah tangan. Tanah garapan yang di perjual belikan dengan implikasi sistem kepercayaan tanpa adanya sertifikat atau dokumen-dokumen yang dapat membuktikan kepemilikan. Kepastian hukum dalam jual beli tanah garapan juga sangat dipertanyakan ketika objek jual beli tidak teregistrasi pada pemerintahan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan para pihak melakukan jual beli tanah garapan dibawah tangan dan menganalisis akibat hukum jual beli tanah garapan tanpa sertifikat di Kebulen serta penelitian ini juga memiliki manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa primer yang diperoleh dari para pihak yang bersangkutan dalam jual beli tanah garapan, pemerintah desa dan Badan Pertanahan Nasional Kota Pekalongan serta data sekunder yang diperoleh dari dokumendokumen atau literatur yang berhungan dengan judul penelitian. Teknik analisis data yang menggunakan teknik analisis isi kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa didasari implikasi jual beli tanah garapan sebenarnya memperjual belikan Hak Garap sedangkan hak tersebut tidaklah termasuk pada salah satu hak-hak atas tanah yang tercantum dalam Pasal 16 ayat 1 UUPA. Perbuatan hukum jual beli tanah garapan dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada karena tidak sesuai dengan Pasal 1320 KHUPerdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian baik syarat sah subjektif maupun objektif serta tidak terpenuhinya syarat materil dan syarat formil. Akibat hukum yang timbul berupa lenyapnya suatu hubungan hukum sehingga tidak melahirkan kewajiban dan hak pada para pihak.

Actions (login required)

View Item