Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Legalisasi Jual Beli Tanah Kavling Pasca Pembayaran Tempo

Dewi, Sasti, Risna (2021) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Legalisasi Jual Beli Tanah Kavling Pasca Pembayaran Tempo. Diploma thesis, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1217060-Bab1&5.pdf Download (3MB)
	Text 1217060-Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Sasti, Risna Dewi. (1217060). 2021. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Legalisasi Jual Beli Tanah Kavling Pasca Pembayaran Tempo”. Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing H. Saif Askari, SH. MH. Di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan ada praktik jual-beli tanah kavling dengan sistem tunai dan tempo. Objek/tanah tersebut ditangguhkan karena tanah kavling tersebut sudah bisa menjadi sertifikat hak milik harus menunggu prosedur dalam pembuatan sertifikat menjadi atas nama pembeli. Saat ini legalisasi jual beli penting ilakukan untuk menghindari sengketa dikemudian hari, Maka legalisasi dalam jual beli tanah kavling menjadi bagian dari proses transaksi jual beli tanah kavling. Namun legalisasi ini dapat diproses setelah pembayaran lunas. Bertujuan untuk Mengetahui dengan jelas proses legalisasi jual beli tanah kavling di Desa Bulaksari dan Mengetahui dengan jelas tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi proses legalisasi jual beli tanah kavling di Bulaksari. Kegunaan penelitian untuk literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yaitu dimana data utama yang akan diambil adalah data lapangan yang berasal dari Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut penulis jual beli tanah kavling telah memenuhi rukun dan syaratnya. Oleh karena itu dalam hukum ekonomi syariah jual beli tersebut dikatakan sah. Adapun terkait dengan proses dalam legalisasi jual beli tersebut. Bahwasanya dalam hukum ekonomi syariah legalisasi dalam jual beli itu bukan hal yang wajib, namun meski bukan hal yang wajib adanya legalisasi jual beli terutama jual beli dengan objek benda berharga, sebaiknya dibuat dokumen legalitas jual beli tersebut untuk meminimalisir terjadinya sengketa diantara para pihak. Kata Kunci : jual beli, legalisasi, implementasi

Actions (login required)

View Item