Akad jual beli makanan dengan tambahan pajak di rumah makan sari raos cabang kota pekalongan dalam analisis hukum positif dan hukum islam

Aniva nutqi, prisma winda (2022) Akad jual beli makanan dengan tambahan pajak di rumah makan sari raos cabang kota pekalongan dalam analisis hukum positif dan hukum islam. Diploma thesis, IAIN Pekalongan.

	Text 1217021-Bab1&5.pdf Download (679kB)
	Text 1217021-Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan merupakan salah satu rumah makan yang masuk kategori wajib pajak yang menjadi fokus penelitian penulis, karena pembebanan pajak terhadap pembeli tidak diberitahukan di awal akad jual beli. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik akad jual beli makanan dengan tambahan pajak di Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan, serta menganalisis hukum positif dan hukum islam terhadap akad jual beli makanan dengan tambahan pajak di Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan mengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis data menggunakan pendekatan analitis deskriptis yang mana dalam hal ini akan dideskripsikan praktik akad jual beli di Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan kemudian menganalisisnya untuk dapat ditemukan hukum dari akad jual beli makanan dengan tambahan pajak di Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan dalam analisis hukum positif dan hukum islam. Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak di Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan jika ditinjau dari hukum positif, pembebanan pajak makanan menjadikan keharusan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan dikuatkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Namun dalam regulasinya tidak ada aturan secara spesifik tentang tata cara pemungutannya sehingga dalam praktiknya di lapangan seringkali ditemukan cara yang berbeda. Adapun cara yang dilakukan oleh Rumah Makan Sari Raos cabang Kota Pekalongan jika ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia tidak terlihat hal-hal yang bertentangan. Namun, jika menggunakan perspektif hukum Islam, adanya pembebanan pajak yang tidak diberitahukan di awal akad, dimungkinkan engandung unsur gharar karena syarat objek yang berupa harga tidak diperjelas diawal akad.Kata Kunci : Jual Beli, Pajak Restoran, Hukum Islam.

Actions (login required)

View Item