Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang (Qordhul Hasan) Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Kopsim Nu Batang

Oktaviani, Rizqi (2022) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang (Qordhul Hasan) Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Kopsim Nu Batang. Diploma thesis, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1218013-Bab1&5.pdf Download (763kB)
	Text 1218013-fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

KOPSIM adalah Koperasi Primer Serba Usaha Syirkah Muawanah yang didirikan oleh lembaga perekonomian NU. Salah satu produknya yaitu akad qardhul hassan. Qardh hassan adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Tetapi dalam praktiknya di KOPSIM NU Batang ternyata tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan hukum Islam karena adanya syarat tambahan pembayaran sebagai jasa dalam praktik hutang piutangnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik hutang piutang (qardhul hassan) dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di KOPSIM NU Batang dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang (qardhul hassan) dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di KOPSIM NU Batang.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara kepada pihak management KOPSIM NU Batang dan 5 nasabah yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Data sekunder berupa buku-buku literatur, jurnal penelitian, skripsi, hasil enelitian, dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam hal praktik hutang piutang ini pihak KOPSIM NU Batang dan nasabah sudah saling mengetahui dan sepakat bahwa setiap melakukan pinjaman akan dikenakan tambahan pembayaran sebagai jasa, dimana hal tersebut sudah ada dalam kesepakatan di awal akad. Menurut tinjauan hukum Islam bahwa praktik hutang piutang ini tata cara dan rukunnya sudah sesuai dengan hukum Islam, hanya saja dalam hal syarat adanya tambahan pembayaran sebagai jasa yang disepakati di awal akad tidak sesuai dengan hukum slam.

Actions (login required)

View Item