Analisa Ketentuan Jaminan Produk Halal Pada Uu Cipta Kerja Dalam Tinjuan Uu Perlindungan Konsumen Dan Fatwa Mui

Syakuro, Muhammad Abdan (2022) Analisa Ketentuan Jaminan Produk Halal Pada Uu Cipta Kerja Dalam Tinjuan Uu Perlindungan Konsumen Dan Fatwa Mui. Undergraduate Thesis thesis, IAIN Pekalongan.

	Text 121702-Bab1&5.pdf Download (3MB)
	Text 1217022-Fullext.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Syakuro. Muhammad Abdan (1217022). 2022. “Analisa Ketentuan Jaminan Produk Halal Pada UU Cipta Kerja Dalam Tinjauan UU Perlindungan Konsumen dan Fatwa MUI” Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Tarmidzi, M.S.I Masuknya UU JPH menjadi salah satu peraturan penyusun UU Cipta Kerja mengubah beberapa subtansi dari ketentuan JPH yang berlaku di Indonesia. Setidaknya terdapat 22 poin perubahan dan 2 penambahan aturan baru dalam ketentuan jaminan produk halal pada UU Cipta Kerja. 2 poin diantaranya menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini, antara lain: 1) Ketentuan self declare sertifikasi halal bagi UMK yang terdapat pada pasal 4A dan 2) Ketentuan perpanjangan sertifikat halal yang terdapat pada pasal 42. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa ketentuan jaminan produk halal pada UU Cipta Kerja dengan menggunakan tinjauan UUPK dan Fatwa MUI Tentang Penetapan Produk Halal. Penelitian ini termasuk ke dalam‘penelitian yuridis normatif, yang melakukan penelitian terhadap bahan pustaka/sekunder. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, perbedaan ketentuan JPH pada UU Cipta Kerja dengan UU JPH terletak pada: 1) Ketentuan waktu; 2) Ketentuan sertifikasi halal bagi UMK; 3) Proses perpanjangan sertifikat halal dan; 4) Aspek kerjasama BPJPH dengan MUI. Kedua, Pasal 4A menimbulkan problematika sebagai berikut: 1) Melahirkan diferensiasi sertifikasi halal antara pelaku UMK dengan pelaku usaha besar yang mana menjurus kepada self declare, ia berpotensi mengganggu jalannya perlindungan konsumen; 2) Menjadikan kewajiban sertifikasi halal tidak berlaku absolut dan; 3) Pasal 4A tidak dapat menyempurnakan Pasal 4 UU JPH dengan tidak memuat keterangan sanksi terhadap produk yang tidak berseritifkat, maka dari itu ia tidak konsisten dengan UUPK dan Fatwa MUI serta sejumlah peraturan lainnya. Ketiga, Pasal 42 melahirkan problematika sebagai berikut: 1) Perpanjangan sertifikat halal menjurus kepada self declare oleh produsen atau pengusaha; 2) Secara yuridis, Pasal 42 bertentangan dengan definisi Proses Produk Halal (PPH) dalam UU JPH; 3) Berdasarkan sudut pandang Fatwa MUI, pasal 42 tidak menyimbolkan kehati- hatian dalam menetapkan hukum mengenai kehalalan produk dan; 4) Berdasarkkan kondisi sosiologis, Pasal 42 tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang masih rendah pengetahuannya mengenai aktifitas konsumsi.

Actions (login required)

View Item