Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Akad Bagi Hasil Dalam Penggarapan Tanah Bengkok Di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Khusna, Nisfa’ul (2022) Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Akad Bagi Hasil Dalam Penggarapan Tanah Bengkok Di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, IAIN Pekalongan.

	Text 1217075-Bab1&5.pdf Download (6MB)
	Text 1217075-Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)

Abstract

NISFA’UL KHUSNA (NIM : 1217075), “Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Akad Bagi Hasil Dalam Penggarapan Tanah Bengkok Di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan Tahun 2022. Praktik akad bagi hasil pengelolaan pertanian telah umum terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya adalah akad kerjasama yang dilakukan oleh seorang Kepala Desa dengan Penggarap untuk mengelola tanah bengkok milik Kepala Desa di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Pemilik tanah bengkok yakni Kepala Desa menyerahkan lahan pertaniannya untuk digarap oleh penggarap dan ketika panen, hasilnya dibagi dua sesuai kesepakatan diawal akad. Akan tetapi praktiknya, ketika panen penggarap mengambil lebih dari yang disepakati dengan alasan sebagai ganti untuk biaya selama proses penggarapan berlangsung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali, memahami, dan mendeskripsikan praktik akad bagi hasil dalam penggarapan tanah bengkok di Desa Wuled serta untuk memahami dan menganalisis dan menyimpulkan praktik akad bagi hasil penggarapan tanah bengkok tersebut dalam Perspektif Fiqh Muamalah. Selain itu kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menjadi masukan dan bahan evaluasi pada praktik ekonomi masyarakat dalam melaksanakan bagi hasil agar tetap sesuai hukum muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang digali dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teori yang digunakan adalah Mukhabarah yaitu kerja sama pengelolaan lahan pertanian yang bibitnya berasal dari penggarap. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa 1. Dalam perjanjian bagi hasil pengolahan lahan bengkok pertanian menggunakan akad lisan tanpa melalui bukti tertulis dan dilakukan dengan berdasarkan pada adat kebiasaan setempat sehingga beberapa halnya tidak dibicarakan secara detail pada saat akad karena akan dikembalikan pada adat yang sudah berlaku, termasuk baha penggarap akan meminta konpensasi sebagian biaya pengolahan dari hasil panen. 2. Dalam pandangan Fiqh Muamalah perubahan akad bagi hasil penggarapan tanah bengkok di Desa Wuled, akadnya sah akan tetapi termasuk akad yang cacat karena akadnya gharar/penipuan. Akad kerja sama yang digunakan adalah model perjanjian atau akad Mukhabarah dikarenakan dalam akad tersebut benih/bibit ditentukan oleh penggarap. Akad dan praktik perjanjian bagi hasil dengan menggunakan akad Mukhabarah di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tersebut secara umum sudah sesuai dengan ketentuan Fiqh Muamalah terutama dari ketentuan akad Mukhabarah karena sudah terpenuhinya beberapa rukun dan syarat Mukhabarah.

Actions (login required)

View Item