Studi Analisis Terhadap Formulasi Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan

Karimah, Fatkhul (2022) Studi Analisis Terhadap Formulasi Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, IAIN Pekalongan.

	Text 2014116081-Bab1&5.pdf Download (2MB)
	Text 2014116081-Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Dalam sebuah perjanjian terdapat prinsip-prinsip pokok yang harus ada dalam sebuah perjanjian berdasarkan prinsip syariah, seperti prinsip kebebasan berkontrak, prinsip persamaan atau kesetaraan, prinsip keseimbangan, prinsip kerelaan atau konsensualisme, prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip kemanfaatan dan kemaslahatan, dan prinsip tertulis. Praktik formulasi akta perjanjian yang ada di KJKS BTM Melati Pekalongan menarik untuk dikaji karena berdasarkan observasi awal penulis terdapat klausula perjanjian tersebut penulis mendapati belum adanya klausul fource majeur, padahal klausul fource majeur itu adalah salah satu cerminan dari asas keseimbangan. oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip yang harus terimplementasikan dalam perjanjian pembiayaan murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan, dan bagaimana analisis terhadap implementasi formulasi akta perjanjian dalam pembaiayaan murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan. Metode dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji formulasi akta perjanjian pembiayaan murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan. Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder, dimana data yang penulis dapatkan diambil secara tidak langsung. Adapun data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa dokumen akta perjanjian pembiayaan murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan, dan bahan hukum sekunder berupa regulasi, buku-buku, dan hasil penelitian yang terkait dengan kajian ini. Selain itu, sebagai bahan tambahan untuk mempertajam analisis, penulis melakukan wawancara kepada menager KJKS BTM Melati Pekalongan dan beberapa mitra pembiayaan murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, berdasarkan pada buku standar produk pembiayaan murabahah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat beberapa prinsip atau asas yang seharusnya ada di dalam sebuah perjanjian syariah. Namun, terdapat dua prinsip yang belum terimplementasikan yaitu prinsip persamaan atau kesetaraan dan prinsip keseimbangan. Namun, karena belum terdapat regulasi secara khusus yang mengatur bagaimana penerapan prinsip syariah dalam sebuah perjanjian syariah, maka konsekuensi hukumnya KJKS BTM Melati Pekalongan juga tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Kedua, akta perjanjian pembiayaan murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan sejauh ini telah memenuhi struktur dan anatomi akta perjanjian, akan tetapi, masih terdapat beberapa kekurangan yaitu, pada bagian isi tidak terdapat klausul tentang force majeur dan bagian penutup yang memperbolehkan bagian kolom tanda tangan saksi diisi salah satu saksi yangxiii masih memiliki hubungan darah yaitu oleh pihak suami/istri. Ketidak sesuaian formulasi tersebut tidak menjadikan perjanjian menjadi tidak sah, karena hal tersebut bukan menjadi rukun dalam perjanjian syariah.

Actions (login required)

View Item